Jelang Rapat Komisi III dengan Kapolri, Agenda Kasus Penyadapan Presiden Diungkap

Komisi III DPR akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terkait penanganan kasus penyadapan Presiden. Rapat kerja dijadwalkan Kamis (12/11/2026) dengan agenda mendalami pihak yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal beserta motifnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan agenda tersebut telah disusun untuk membahas perkembangan perkara yang melibatkan sejumlah perwira Polri, dikutip dari Antara.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026), dilansir dari Antara.

Ia menegaskan pembahasan tidak hanya menyangkut proses penanganan perkara, tetapi juga mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab serta alasan di balik dugaan penyadapan tersebut.

"Rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam," katanya melanjutkan.

Alasan Rapat Kamis dan Komitmen Usut Penyadapan Presiden

Habiburokhman menjelaskan rapat baru dapat digelar pada Kamis karena masa persidangan DPR baru dimulai pada Selasa, 10 November 2026.

"Rapat kerja baru bisa dilaksanakan Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa, 10 November," katanya menjelaskan.

Komisi III juga memastikan akan mengawasi proses hukum perkara ini hingga seluruh fakta terungkap dan pihak-pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," katanya.