Utang Negara Berkembang Tembus Rp 170 Ribu Triliun, Begini Peringatan Bank Dunia

Bank Dunia mencatat utang negara-negara berkembang menembus rekor USD 9,4 triliun atau sekitar Rp170.219 triliun (kurs Rp18.108 per US$) pada tahun lalu. Di saat bersamaan, negara-negara termiskin menghadapi tingkat suku bunga tertinggi sejak akhir 1980-an.

Dalam laporan tahunannya, International Debt Report, Bank Dunia menyebut pembengkakan biaya pelayanan utang luar negeri telah menghambat ruang pemerintah untuk berinvestasi demi masa depan.

Mengutip The Guardian, Minggu (8/11/2026), utang negara berkembang melonjak 5,5 persen pada tahun lalu—kenaikan tercepat dalam empat tahun—yang terutama didorong oleh derasnya pinjaman dari sektor swasta.

"Akses terhadap pendanaan internasional memang membaik, tetapi biaya untuk mendapatkan dana tersebut tidak menjadi lebih murah. Negara berpenghasilan rendah dan menengah meminjam lebih banyak, membayar lebih mahal, dan pada akhirnya menyisakan lebih sedikit dana untuk pembangunan jangka panjang," ucap Kepala Statistik Bank Dunia, Haishan Fu.

Rata-rata negara termiskin yang memenuhi syarat pinjaman lunak dari Bank Dunia menanggung suku bunga 8,2 persen untuk pinjaman baru—tertinggi sejak akhir 1980-an.

Data awal 2026 menunjukkan laju penarikan utang masih cepat dan tetap dibayangi suku bunga tinggi seiring mahalnya biaya pendanaan global. Bank Dunia menyoroti contoh terbaru seperti Laos (11,5 persen), Republik Kongo (13,88 persen), dan Kenya (9,2 persen).

Pemerintah Inggris bersiap mengusung 'gerakan baru penanganan utang' sebagai bagian dari kepemimpinannya di G20 tahun depan, sebuah langkah yang dikaitkan Perdana Menteri Andy Burnham dengan upaya menghadapi warisan perbudakan di masa lalu.

Bunga Utang Tinggi dan Ruang Belanja Publik

Saat menganalisis keterkaitan antara beban bunga utang yang tinggi dan kemampuan belanja prioritas di dalam negeri, Bank Dunia menemukan gejolak global memperparah ketersediaan pangan di negara-negara dengan jeratan utang yang besar.

"Ketahanan pangan dan nutrisi menjadi contoh nyata dari keterkaitan ini. Hal tersebut menggambarkan bagaimana beban utang berhubungan erat dengan menurunnya keterjangkauan masyarakat terhadap asupan gizi yang sehat di masa-masa krisis global," tulis laporan tersebut.

Menjelang kepemimpinan Inggris di G20 tahun depan, Burnham telah menunjuk mantan Perdana Menteri dari Partai Buruh, Gordon Brown, untuk mengkaji kelayakan reformasi tata kelola utang global.

Pada bulan lalu, Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, memaparkan rencana 'new deal' bagi negara-negara berutang tinggi dalam pidatonya di pertemuan tahunan IMF di Bangkok.

Skema itu kemungkinan meliputi optimalisasi neraca keuangan Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya untuk melakukan buyback terhadap utang yang belum lunas, dengan tujuan memperpanjang tenor dan menurunkan tingkat suku bunga.