Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Protes Keras Rencana Pemotongan TKD 2026 ke DPR RI

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyuarakan protes keras ke DPR RI terkait rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 yang mengancam pembangunan, menegaskan protes pemotongan TKD Kaltim ini bisa melumpuhkan ekonomi daerah.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, secara tegas menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim kepada Komisi XII DPR RI. Aspirasi ini terkait rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 yang sangat drastis. Pemotongan ini dikhawatirkan akan melumpuhkan perekonomian serta pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.

Dalam pertemuan penting yang berlangsung di Balikpapan pada Rabu lalu, Gubernur Rudy Mas'ud menggunakan analogi kuat untuk menjelaskan dampak serius pemotongan tersebut. Ia menyebut bahwa rencana pemotongan TKD mencapai angka 73 persen dari total anggaran yang seharusnya diterima daerah. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat.

Protes keras Gubernur Kaltim ini merupakan respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil bagi daerah penyumbang pendapatan negara. Rudy Mas'ud menekankan bahwa pemotongan anggaran sebesar itu akan berdampak luas. Ini termasuk pada sektor pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kaltim.

Dampak Serius Pemotongan Anggaran Daerah

Gubernur Rudy Mas'ud menggambarkan APBD sebagai "dua kaki pemerintah di daerah". Jika satu kaki, yaitu TKD, dipotong, maka otomatis jalannya akan pincang dan tidak stabil. Analogi ini menegaskan betapa krusialnya TKD bagi kelangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di Kaltim.

Ia juga mengungkapkan bahwa rencana pemotongan TKD ini tidak hanya akan berlaku untuk tingkat provinsi, tetapi juga seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Situasi ini dapat mengakibatkan revisi total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 secara menyeluruh. Hal ini tentu akan mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program kerja.

Lebih lanjut, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa daerah yang menjadi penyumbang besar bagi pendapatan negara, seperti Kaltim, seharusnya mendapatkan perlakuan istimewa. Bukan justru dikurangi jatahnya yang sangat vital. "Seharusnya TKD ditambah, bukan dipangkas, agar daerah bisa berlari kencang," tegasnya, yang disambut tepuk tangan perwakilan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur.

Suara Masyarakat dan Harapan Kompensasi

Aspirasi yang disampaikan Gubernur Rudy Mas'ud sejalan dengan tuntutan kuat dari Forum masyarakat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih sangat terasa. Terutama antara wilayah perkotaan yang maju dan daerah perbatasan yang seringkali tertinggal.

Menyindir kondisi ini, Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (LPADKT-KU), Vendi Meru, menyampaikan kritik pedas. Ia menyatakan bahwa "ratusan triliun rupiah setiap tahun dikirimkan ke pusat, daerah hanya dapat debunya saja." Pernyataan ini menggambarkan rasa frustrasi masyarakat Kaltim.

Vendi juga mengingatkan pentingnya dana bagi hasil (DBH) sebagai bentuk kompensasi yang adil atas eksploitasi sumber daya alam di Kaltim. DBH merupakan hak daerah yang harus dipenuhi. Ini untuk menyeimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan serta industri lainnya.

Respon Positif DPR RI dan Langkah Selanjutnya

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim dan perwakilan masyarakat, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyambut baik kedatangan mereka. Ia mengakui pentingnya suara daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Bambang Patijaya juga memahami dinamika politik yang terjadi di parlemen.

"Kami sangat bangga dan senang bisa mendapat masukan langsung dari masyarakat," kata Bambang Patijaya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPR RI untuk mendengarkan masukan dari daerah. Terutama terkait isu-isu krusial seperti pemotongan anggaran.

Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Kaltim dalam mempertahankan hak anggarannya. Ia mengusulkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada awal tahun depan untuk mencari solusi terbaik. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang signifikan bagi Kaltim dalam perjuangan mempertahankan anggaran dari pusat secara utuh.

Sumber: AntaraNews