LIVE

Gubernur Kaltim Wajibkan Truk Sawit Gunakan Plat KT, Ternyata Ini Tujuannya

Dia menegaskan kepada instansi terkait untuk segera mengambil tindakan yang tepat dan terarah dengan maraknya truk sawit menggunakan plat kendaraan luar.

truk sawit
Gubernur Kaltim Wajibkan Truk Sawit Gunakan Plat KT, Ternyata Ini Tujuannya
Gubernur Kaltim Wajibkan Truk Sawit Gunakan Plat KT, Ternyata Ini Tujuannya (merdeka.com)

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud meminta seluruh perusahaan kelapa sawit di wilayahnya segera memindahkan registrasi nomor plat kendaraan truk-truk pengangkut Crude Palm Oil (CPO) menjadi plat KT. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. 

Rudy Mas'ud menegaskan kepada instansi terkait untuk segera mengambil tindakan yang tepat dan terarah dengan maraknya truk sawit menggunakan plat kendaraan luar daerah melintas di jalan umum.

"Lakukan penertiban secara persuasif dan edukatif ke perusahaan-perusahaan agar segera memindahkan ke KT, tapi jangan sampai menghambat operasional mereka," tegasnya seperti ditulis Antara, Selasa (18/11).

Langkah ini diambil, kata Rudy Mas'ud menyusul temuan Wakil Gubernur Seno Aji yang mendapati banyak truk operasional perusahaan menggunakan plat nomor luar daerah.

Temuan ini bermula saat Wagub Kaltim Seno Aji memilih kembali ke Samarinda melalui jalur darat usai membuka acara Kemah Dewan Kerja Pramuka di Kabupaten Berau pada Senin, 17 November 2025.

Perjalanan yang melintasi Tanjung Redeb, Kelay, Muara Wahau, hingga Sangatta membuat Wagub kaget karena banyak berpapasan dengan truk CPO berpelat luar daerah.

"Plat nomornya ada AB, B, DD, DP, dan lain-lain. Yang KT paling cuma 5-7 persen," ungkap Wagub Seno Aji saat melaporkan hasil perjalanannya kepada Gubernur Rudy Mas’ud dalam Morning Briefing di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.

Soroti Kondisi Jalan

Selain masalah plat nomor, Wagub juga menyoroti kondisi jalan di sekitar Kecamatan Kelay yang mengalami kerusakan sepanjang 30-35 km.

Jalan tersebut setiap hari dilalui oleh truk-truk pengangkut CPO, yang diduga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan infrastruktur.

Dengan memindahkan plat nomor ke KT, Wagub berharap perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajak kendaraan di Kaltim.

"Jika ini dilakukan, tentu pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim akan meningkat," jelas Seno Aji.

Langkah Penertiban

Untuk memuluskan langkah ini, Wagub berharap penertiban dapat segera dilakukan secara persuasif melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Samsat.

Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk membuat payung hukum, seperti peraturan gubernur (pergub) yang akan disusul oleh peraturan daerah (perda), jika diperlukan.

Di samping itu, Wagub juga akan berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sebagai unit kerja Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera memperbaiki jalan nasional yang rusak.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Bupati Angkat Bicara Soal Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

{{caption}}
Oknum Nelayan di Jepara Palsukan 14 Dokumen Kapal Subsidi BBM

{{caption}}
Maroko Yang Belum Terhentikan

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Masih Berpotensi Erupsi, Warga Diminta Waspada

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Siaga, Kapal Dilarang Dekati Kawah

{{caption}}
Sempat Viral, Pelaku Pemukulan Pemotor di Jagakarsa Ditangkap

Topik Terkait
{{caption}}
Pasaman Barat Optimalkan PAD Lewat Pajak Kendaraan Bermotor Perusahaan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat gencar optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor, menyasar perusahaan sawit untuk balik nama kendaraan berpelat luar daerah guna meningkatkan pemasukan kas daerah.

Pajak Kendaraan Pasaman Barat
{{caption}}
Gubernur Kaltim Pelajari Strategi Optimalisasi PAD Pajak Air Permukaan dari Sulbar

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud kunjungi Sulbar untuk mendalami strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) yang terbukti sukses tingkatkan pendapatan miliaran rupiah.

Optimalisasi PAD
{{caption}}
Golkar Ingatkan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Soal Polemik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Partai Golkar telah mengingatkan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud terkait polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Simak respons Golkar dan penjelasan Rudy Mas'ud mengenai urgensi kendaraan tersebut.

Efisiensi
{{caption}}
Gubernur Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Jalan Nasional Kutai Barat-Mahulu, Vital untuk Ekonomi Daerah

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional segera perbaiki jalan nasional Kutai Barat-Mahulu. Jalur ini vital untuk konektivitas dan ekonomi daerah, perbaikan jalan nasional Kutai Barat-Mahulu menjadi prioritas.

Perbaikan Jalan Nasional
{{caption}}
Lebih dari Setengah Abad Jadi Penopang, Kaltim Siap Jadi Motor Swasembada Energi Nasional

Gubernur Kaltim tegaskan komitmen daerahnya sebagai pusat kemandirian energi nasional. Dengan potensi migas, batu bara, dan CPO, Kaltim siap wujudkan swasembada energi nasional.

Kaltim Swasembada Energi
{{caption}}
Klarifikasi Bobby Nasution Razia Kendaraan Pelat Aceh di Langkat

Dalam pidatonya itu Bobby juga sempat menayangkan video dari Pemerintah Provinsi Riau yang mengendalikan kendaraan bermuatan besar dari luar daerah.

Bobby Nasution
{{caption}}
Viral Video Bobby Nasution Setop Kendaraan Pelat Aceh di Langkat, Pemprov Sumut Beri Klarifikasi

Video itu memperlihatkan Bobby meminta kepada sopir truk berpelat BL agar mengurus perpindahan kendaraan menggunakan pelat BK atau BB.

Bobby Nasution
{{caption}}
Fakta Jalan Nasional Kaltim Nyaris Putus: Gubernur Rudy Mas'ud Ancam Hentikan Tambang Akibat Kerusakan Parah

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengancam akan menghentikan operasi tambang di Kutai Timur akibat kerusakan parah jalan nasional Sangatta-Bengalon. Apa dampak serius dari kerusakan ini?

Gubernur Kaltim
{{caption}}
Perjuangkan Perbaikan Jalan Rusak di Daerah, Gubernur Kaltim Temui Menteri PU

Pertemuan ini menandai langkah konkret Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memperjuangkan infrastruktur berkualitas demi pemerataan pembangunan.

Berita Kalimantan Timur
{{caption}}
Pj Gubernur Kaltim Tinjau Ruas Jalan Nasional Jalur Kukar-Kubar

Akmal Malik mendengar pemaparan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim terkait kondisi ruas jalan nasional.

Berita Pemprov Kaltim
{{caption}}
Tak Hanya Kelola Kebun, Koperasi Bakal Dilibatkan dalam Industri Sawit

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar koperasi dilibatkan dalam seluruh rantai bisnis sawit.

berita update
{{caption}}
Kemendag Ungkap Penyebab Turunnya Harga CPO di Awal Juli 2026

Tommy menyebut penurunan HR CPO mencerminkan perkembangan harga di pasar global yang menjadi acuan penetapan BK dan PE.

cpo
{{caption}}
Wamentan Minta Pabrik Sawit Patuhi Harga TBS Petani Demi Kesejahteraan

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendesak pabrik kelapa sawit patuhi harga TBS petani yang ditetapkan pemerintah, demi memastikan peningkatan kesejahteraan petani di tengah tingginya harga CPO.

harga tbs petani
{{caption}}
Produksi Karet Petani Babel Turun Drastis Akibat Alih Fungsi Lahan

Produksi karet petani Babel anjlok pada tahun 2025, turun lebih dari 5.000 ton. Fenomena ini disebabkan oleh masifnya alih fungsi lahan karet menjadi perkebunan kelapa sawit.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Gapki: Pengawasan Ekspor Sawit Perlu Diperkuat dengan Penegakan Hukum

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam pengawasan ekspor sawit untuk mengatasi praktik *under invoicing* yang merugikan penerimaan negara.

gapki
{{caption}}
Pemkab Aceh Barat Ingatkan PKS Beli Harga TBS Petani Sesuai Ketetapan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendesak seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mematuhi ketetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) petani, mengingat masih banyak pabrik yang membeli di bawah standar yang ditetapkan, merugikan petani sawit di Aceh

aceh barat