Fakta Jalan Nasional Kaltim Nyaris Putus: Gubernur Rudy Mas'ud Ancam Hentikan Tambang Akibat Kerusakan Parah

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengancam akan menghentikan operasi tambang di Kutai Timur akibat kerusakan parah jalan nasional Sangatta-Bengalon. Apa dampak serius dari kerusakan ini?

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Fakta Jalan Nasional Kaltim Nyaris Putus: Gubernur Rudy Mas'ud Ancam Hentikan Tambang Akibat Kerusakan Parah
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengancam akan menghentikan operasi tambang di Kutai Timur akibat kerusakan parah jalan nasional Sangatta-Bengalon. Apa dampak serius dari kerusakan ini? (Merdeka.com)

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, baru-baru ini melayangkan ancaman serius kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Ancaman ini muncul menyusul kondisi kerusakan parah pada jalan nasional yang vital, yang menjadi urat nadi distribusi logistik dan akses utama bagi masyarakat setempat.

Jalur Sangatta-Bengalon, yang merupakan akses penting penghubung wilayah utara Kaltim, dilaporkan nyaris putus akibat aktivitas kendaraan berat tambang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar akan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan bagi warga setempat, serta potensi terputusnya jalur distribusi logistik.

Dalam tinjauan langsungnya pada Minggu (7/9), Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa jika tidak ada tindak lanjut perbaikan dalam waktu dekat, kegiatan operasional tambang di wilayah tersebut akan dihentikan. Hal ini menjadi peringatan keras bagi pihak terkait untuk segera bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur publik.

Kondisi Kritis Jalan Nasional dan Kemarahan Gubernur

Kunjungan kerja Gubernur Rudy Mas'ud ke wilayah utara Kaltim, termasuk Kabupaten Kutai Timur dan Berau, mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kondisi jalan nasional. Tepatnya di Crossing 4 Sangatta-Bengalon, Gubernur menghentikan kendaraannya setelah melihat kerusakan yang sangat parah akibat kegiatan tambang.

"Saya lihat bukan rawan lagi, tapi sudah putus sebelah. Tinggal sebelah saja lagi jalannya," ujar Gubernur Rudy Mas'ud, menunjukkan betapa kritisnya kondisi infrastruktur tersebut. Kemarahan Gubernur terlihat jelas saat ia berhadapan langsung dengan manajemen PT KPC yang turut mendampingi, menekankan dampak sosial yang akan timbul.

Jalan ini bukan sekadar jalur biasa; ia adalah satu-satunya akses penghubung antara Sangatta dan Bengalon, serta menjadi jalur utama transportasi logistik masyarakat. Jika jalur yang hanya tinggal sebelah itu juga putus, maka semua akses akan terputus, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan pekerja.

Gubernur menyoroti beban kendaraan tambang yang melebihi kapasitas jalan. "Bapak lihat saja yang lewat ini. Eksavatornya saja sudah 21 ton, belum yang mengangkut. Jalan yang dilewati hanya sebelah. Apa tidak cepat putus Pak?" tanyanya, menekankan bahwa aktivitas tambang adalah penyebab utama kerusakan parah ini.

Ultimatum Tegas dan Upaya Koordinasi Perusahaan Tambang

Melihat urgensi situasi, Gubernur Rudy Mas'ud memberikan ultimatum kepada PT KPC. Ia meminta perusahaan untuk segera berkoordinasi secara serius dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur guna melakukan perbaikan. Pasalnya, jalur itu merupakan jalan nasional (APBN) dan rusak karena aktivitas KPC.

"Kalau dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjutnya, maka kami minta kegiatan tambang PT KPC kita hentikan. Sampai jalannya dibenahi," tegas Gubernur. Ancaman ini menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam menjaga infrastruktur publik dan memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak operasional mereka.

Menanggapi hal tersebut, General Manager ESD PT KPC, Wawan Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan BBPJN terkait penanganan jalur Sangatta-Bengalon ini. Ia mengakui adanya beberapa ruas jalan yang masih memerlukan koordinasi lebih lanjut untuk penanganannya.

Wawan juga menambahkan bahwa perbaikan di beberapa titik jalan yang rusak telah dilakukan sebelumnya oleh pihak PT KPC. Namun, kerusakan yang terjadi saat ini memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas dan kerugian bagi masyarakat.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi