Polemik Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar, Sekjen Golkar: Dengarkan Suara Rakyat

Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa dia akan meminta keterangan dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Ma'sud, buntut pengadaan anggaran mobil dinas Rp8,5 miliar yang belakangan menuai polemik. 

Sarmuji meminta Rudy untuk mendengarkan suara publiki. "Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (27/2).

Sarmuji mengakui, medan jalan di Kalimantan Timur memang sulit, namun ia mengingatkan anggaran yang diajukan juga harus bijak dan diukur dengan kondisi rakyat.

"Memang anggaran ini di ketok tahun 2024 tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," kata dia. 

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud buka suara soal anggaran Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Dia mengatakan pengadaan dilakukan sesuai aturan serta untuk menjaga marwah Kaltim.

Persoalan anggaran Rp8,5 miliar itu awalnya dijelaskan oleh Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Ia mengatakan kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem. Dia mengatakan mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.

"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.