Fakta Menarik: DPR Dukung Penambahan Sekolah Rakyat, Tapi Perjelas Nasib Guru PPPK

Anggota DPR RI Dini Rahmania mendukung perluasan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, namun menekankan pentingnya kejelasan status dan insentif bagi guru PPPK agar program berjalan optimal.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menambah jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Dini di Jakarta pada hari Senin (22/9), menyoroti pentingnya program pendidikan gratis ini bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut datang dengan catatan penting mengenai kejelasan nasib tenaga pendidik atau para guru yang terlibat.

Program Sekolah Rakyat ini digagas untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Sekolah ini diharapkan menjadi katalis dalam memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan gratis, asrama, dan fasilitas lengkap yang ditanggung negara. Rekrutmen siswa berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan verifikasi lapangan juga diterapkan untuk meminimalisir kesalahan data penerima bantuan.

Meskipun demikian, Dini Rahmania menegaskan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya terletak pada kuantitas dan kualitas fasilitas, tetapi juga pada kejelasan status dan insentif bagi para guru. Ia menekankan perlunya pengelolaan berkelanjutan agar program ini tidak hanya sekadar menambah jumlah sekolah, tetapi juga menjaga kualitas layanan pendidikan serta perlindungan sosial bagi siswa dan tenaga pendidik.

Dukungan DPR untuk Akses Pendidikan Inklusif

Dini Rahmania, anggota Komisi VIII DPR RI, secara prinsipil mendukung setiap langkah pemerintah daerah maupun pusat dalam memperluas akses pendidikan. Fokus utama adalah menjangkau keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Sekolah Rakyat dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang komprehensif. Pendidikan gratis, fasilitas asrama, dan kelengkapan lainnya ditanggung penuh oleh negara. Model ini diharapkan dapat memberikan kesempatan setara bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

Proses rekrutmen siswa di Sekolah Rakyat menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diverifikasi lapangan. Metode ini bertujuan untuk menekan risiko kesalahan dalam penentuan penerima bantuan sosial. Dengan demikian, program ini diharapkan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tantangan dan Kejelasan Status Guru Sekolah Rakyat

Meskipun memiliki tujuan mulia, penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait pemenuhan kapasitas guru. Dini Rahmania menyoroti bahwa kurikulum yang kompleks memerlukan tenaga pendidik yang memadai. Namun, penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata di seluruh wilayah.

Salah satu poin krusial yang diangkat adalah status guru di Sekolah Rakyat. Para guru umumnya berstatus kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) "jalur Kementerian Sosial". Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk memperjelas status dan insentif mereka.

"Perlu ada pengelolaan berkelanjutan agar program tidak hanya sekedar bertambah jumlah sekolah, tetapi juga menjaga kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial bagi siswa maupun tenaga pendidik," kata Dini. Ia juga menambahkan bahwa masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun dana operasional program ini.

Komisi VIII DPR berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan. Hal ini bertujuan agar program Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi pengentasan kemiskinan, bukan justru menambah beban baru bagi pemerintah maupun masyarakat.

Perkembangan dan Target Sekolah Rakyat

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya telah mengungkapkan perkembangan terbaru program Sekolah Rakyat. Gus Ipul menargetkan akan ada 65 unit Sekolah Rakyat yang beroperasi pada akhir bulan ini. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi program tersebut.

Pada Jumat (19/9), Gus Ipul menyebutkan bahwa dalam satu hingga dua hari ke depan, sebanyak 16 titik Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi. Sementara itu, sekitar 40-an unit lainnya ditargetkan menyusul beroperasi pada akhir September. "insya Allah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu nanti di akhir September," ujarnya.

Percepatan ini diharapkan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan target yang ambisius, pemerintah berupaya memastikan bahwa akses pendidikan berkualitas dapat dinikmati oleh lebih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pengawasan dari DPR akan memastikan program ini berjalan sesuai tujuan awal.

Sumber: AntaraNews