Pendidikan Gratis untuk Masyarakat Miskin, Tiap Sekolah Rakyat Dianggarkan Rp100 Miliar

Hingga saat ini, sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Pemerintah tengah merancang program Sekolah Rakyat, yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di berbagai daerah.

Dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (10/3), Presiden Prabowo Subianto dan jajaran membahas berbagai aspek penting program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini, sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini," kata Gus Ipul.

Dia menambahkan, program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025, di daerah yang telah siap dari segi infrastruktur dan fasilitas pendukung.

"Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada sembilan, terus ada dua universitas, dan satu di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," imbuhnya.

Semua Kebutuhan Ditanggung

Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan digratiskan sepenuhnya, mencakup seragam, makan, asrama, hingga kebutuhan belajar siswa.

"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis, dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," tegasnya.

Untuk memastikan kesiapan sekolah, fasilitas seperti asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan fasilitas olahraga juga akan menjadi standar dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Program ini akan menjangkau berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan dukungan terhadap inisiatif ini.

60 Ribu Guru Dibutuhkan

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat membutuhkan 60 ribu tenaga pengajar.

"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya. Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," kata Mu’ti.

Ia juga menyebutkan bahwa akan ada dua skema kurikulum dalam Sekolah Rakyat.

"Mengenai kurikulumnya memang ada dua skema. Pertama, mengikuti kurikulum sekolah unggul, yang berarti Pak Mendiktisaintek akan menangani. Tapi juga bisa mengikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini," ujarnya.

Rp100 Miliar untuk Tiap Sekolah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar per Sekolah Rakyat.

"Anggaran tergantung perkembangan. Nanti Pak Mensos yang lebih detail. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp100 miliar untuk satu sekolah," kata Cak Imin.

Adapun proses rekrutmen tenaga pendidik masih dalam tahap finalisasi dan akan diserahkan kepada Kemendikdasmen serta kementerian terkait.

"Sedang digodok dan dituntaskan Kementerian Dasar Menengah, Kemensos, dan Kemendikti," tutupnya.