Adies Kadir Kembali Aktif jadi Pimpinan DPR Usai Hadapi Sidang MKD, Intip Agendanya

Ia pun meminta jika ada kritik terhadapnya itu bisa ditanyakan langsung kepada DPR RI yang mengusulkan dia menjadi Hakim MK.

Adies Kadir memastikan akan mengundurkan diri dari panel jika ada perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersinggungan dengannya.

Adies mengatakan hakim MK akan mengundurkan diri sebagai panel sidang apabila ada konflik kepentingan dengan penggugat atau tergugat.

Adies Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang pensiun pada 4 Februari 2026.

Adies menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun.

Adies menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR.

Sarmuji meyakini, keputusan MKD untuk mengembalikan Adies Kadir menjadi anggota DPR aktif dari Fraksi Golkar disambut baik dapil.

MKD DPR menyatakan Adies Kadir tak langgar etik. Nama baiknya dipulihkan dan ia kembali aktif sebagai anggota DPR setelah sempat dinonaktifkan sementara.

MKD DPR meminta Adies Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan dadakan media massa.

Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam membacakan putusan kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR. Adies Kadir dinyatakan tak bersalah.

"Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa," kata Bahlil.

Sikap tegas diambil usai pernyataan Adies Kadir menjadi polemik terkait tunjangan rumah bagi anggota dewan.

Adela Kanasya Adies resmi dilantik menjadi anggota DPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 menggantikan Adies Kadir yang menjadi hakim MK.

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Perdebatan mengenai pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung dan menjadi perhatian publik.

Anggota DPR RI Soedison Tandra membantah tudingan pelanggaran prosedur dalam pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menegaskan seluruh proses telah transparan dan sesuai aturan, meskipun Adies Kadir Hakim MK dilaporkan ke MKMK.

Soedeson menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Penentuan pengganti Adies Kadir akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

Selain menyetujui Adies Kadir, rapat paripurna juga sepakat mencabut Keputusan DPR yang sebelumnya sempat mencalonkan Inosentius Samsul.

Adies Kadir tidak hanya dipecat dari keanggotaan, tetapi juga dicopot dari jabatannya sebagai pimpinan DPR.

Partai Golkar resmi menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir terhitung 1 September 2025. Keputusan penonaktifan Adies Kadir ini diambil Golkar demi merespons dinamika dan aspirasi masyarakat yang memanas. Apa alasan di balik langkah berani ini?