Golkar Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota dan Pimpinan DPR

MKD DPR memutuskan nasib 5 anggota DPR RI terkait dengan pernyataannya memicu keresahan dan kecemburuan publik.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menetapkan nasib 5 anggota DPR yang menjadi sorotan publik Agustus kemarin.

Kelimanya telah diputuskan tidak akan menerima hak-hak keuangan sebagai anggota dewan. Seperti dalam poin empat hasil evaluasi pimpinan DPR.

"Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa," kata Bahlil.

Pemanggilan itu dilakukan untuk memintai klarifikasi terhadap keduanya tersebut. Terlebih, keduanya saat ini sudah dinonaktifkan dari kursi parlemen.

Langkah yang diambil partainya merupakan bagian dari komitmen memastikan mekanisme internal berjalan secara transparan dan akuntabel.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi singkat soal Adies Kadir yang masih menerima gaji.

Dia menyerahkan kepada MKD terkait sanksi yang diberikan kepada lima anggota DPR RI non-aktif itu.

Sikap tegas diambil usai pernyataan Adies Kadir menjadi polemik terkait tunjangan rumah bagi anggota dewan.

Sahroni menuai kritik tajam setelah dinilai merendahkan mereka yang menyerukan pembubaran DPR.

Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim mengatakan sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan partai

Partai Golkar resmi menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir terhitung 1 September 2025. Keputusan penonaktifan Adies Kadir ini diambil Golkar demi merespons dinamika dan aspirasi masyarakat yang memanas. Apa alasan di balik langkah berani ini?

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Fakultas Hukum Unissula Semarang memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional atas dedikasi mereka di bidang hukum, pemerintahan, dan keamanan, menandai Milad ke-63.

Adela Kanasya Adies resmi dilantik menjadi anggota DPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 menggantikan Adies Kadir yang menjadi hakim MK.

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Perdebatan mengenai pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung dan menjadi perhatian publik.

Anggota DPR RI Soedison Tandra membantah tudingan pelanggaran prosedur dalam pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menegaskan seluruh proses telah transparan dan sesuai aturan, meskipun Adies Kadir Hakim MK dilaporkan ke MKMK.