Mahkamah Kehormatan Dewan

Aboe Bakar mengakui kesalahannya, karena pernyataannya dapat menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memutuskan Adies Kadir kembali menjadi anggota DPR sekaligus Waka DPR per tanggal 5 November 2025.

Pernyataan Rahayu Saraswati sempat kontroversi lantaran meminta anak muda tidak bergantung pada lapangan kerja dari pemerintah, sebaiknya membuka usaha sendiri

Begini isi pesan eks Wakapolri kepada Dhani usai pernyataan kontroversialnya disorot lantaran bernuansa SARA.

Bamsoet menilai mahasiswa yang melaporkannya tidak membaca informasi secara utuh.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Adang Daradjatun mengatakan, akan banyak surat kaleng sampai laporan palsu yang bertujuan untuk mendiskreditkan anggota dewan atau bakal calon legislatif menjelang Pemilu 2024. Laporan polisi itu menjadi alat politik menyerang bakal calon legislatif menjelang pemilu.

Ketua MKD Adang Darajatun mengatakan, MKD Awards merupakan penilaian etis yang diyakini akan berdampak pada kinerja kelembagaan DPR secara menyeluruh.

Laporan dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan. Bambang Pacul dinilai telah melanggar kode etik dan intervensi terhadap hakim konstitusi.

Kang Dedi itu mengaku dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akibat sosial yang dilakukannya. Dedi dianggap melampaui kewenangan atau overlapping.

MKD menghormati proses hukum terhadap Azis. Habiburokhman menuturkan, pihaknya tidak akan mendahului proses hukum terhadap Azis yang sedang berjalan.

MKD jamin laporan 4 anggota DPR soal hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet diproses adil. Empat anggota DPR dilaporkan itu yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, dan Mardani Ali Sera.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyayangkan putusan terkait Pasal 245 tentang pemanggilan terhadap anggota DPR harus melalui pertimbangan MKD dalam Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Contohnya di UU MD3 dalam Pasal 122 huruf K yang menyebut MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Anggota Fraksi Gerindra laporkan Viktor ke MKD. Ucapan Viktor dianggap sebagai tudingan yang sangat merusak. Jauh dari etika dan sarat kebencian, serta kontraproduktif dengan semangat toleransi. Permintaan maaf saja dinilai tak cukup, harus ada efek jera.