MKD DPR Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Langsung Aktif Lagi Jadi Anggota

Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang transparan mengenai proses penonaktifan politisi dan pencopotan mereka dari keanggotaan partai.

Saat ini pimpinan DPR akan mendalami dahulu putusan MKD dan menggelar rapat.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memutuskan Adies Kadir kembali menjadi anggota DPR sekaligus Waka DPR per tanggal 5 November 2025.

Sarmuji meyakini, keputusan MKD untuk mengembalikan Adies Kadir menjadi anggota DPR aktif dari Fraksi Golkar disambut baik dapil.

MKD DPR memutuskan nasib 5 anggota DPR RI terkait dengan pernyataannya memicu keresahan dan kecemburuan publik.

MKD DPR menyatakan Adies Kadir tak langgar etik. Nama baiknya dipulihkan dan ia kembali aktif sebagai anggota DPR setelah sempat dinonaktifkan sementara.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

Menurut MKD DPR, Ahmad Sahroni dinilai menggunakan diksi tak pantas di hadapan publik.

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

MKD DPR meminta Adies Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan dadakan media massa.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menetapkan nasib 5 anggota DPR yang menjadi sorotan publik Agustus kemarin.

Ahmad Sahroni, anggota DPR fraksi Nasdem menyatakan menerima keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sahroni dinyatakan melanggar etik

MKD menyoroti rekaman video parodi sound horeg yang dibuat Eko Hendro Purnomo, beberapa hari setelah ramainya kritikan.

Uya Kuya dinyatakan tak melanggar etik dalam putusan sidang MKD DPR.

MKD DPR memutuskan Eko Patrio melanggar kode etik. Anggota DPR fraksi PAN ini dinonaktifkan selama 4 bulan.

Penggugat mempertanyakan pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK, karena dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

Fakultas Hukum Unissula Semarang memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional atas dedikasi mereka di bidang hukum, pemerintahan, dan keamanan, menandai Milad ke-63.

Adela Kanasya Adies resmi dilantik menjadi anggota DPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 menggantikan Adies Kadir yang menjadi hakim MK.

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Perdebatan mengenai pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung dan menjadi perhatian publik.