Uya Kuya Dinyatakan MKD DPR Tak Terbukti Langgar Kode Etik, Aktif Lagi di Parlemen

Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang transparan mengenai proses penonaktifan politisi dan pencopotan mereka dari keanggotaan partai.

Saat ini pimpinan DPR akan mendalami dahulu putusan MKD dan menggelar rapat.

Sarmuji meyakini, keputusan MKD untuk mengembalikan Adies Kadir menjadi anggota DPR aktif dari Fraksi Golkar disambut baik dapil.

Putusan Mahkamah Kehormatan DPR (MK DPR) terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan menyoroti urgensi Kedewasaan Berpolitik bagi pejabat publik dan masyarakat luas.

Sidang Mahkamah Kehormatan DPR menghasilkan putusan penting bagi sejumlah anggota dewan. Kasus ini menjadi pengingat krusial agar semua pihak dewasa berpolitik di era digital.

Dalam keputusan MKD DPR, Surya Utama alias Uya Kuya akhirnya kembali aktif sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

MKD DPR memutuskan nasib 5 anggota DPR RI terkait dengan pernyataannya memicu keresahan dan kecemburuan publik.

MKD DPR menyatakan Adies Kadir tak langgar etik. Nama baiknya dipulihkan dan ia kembali aktif sebagai anggota DPR setelah sempat dinonaktifkan sementara.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

MKD DPR meminta Adies Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan dadakan media massa.

Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam membacakan putusan kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR. Adies Kadir dinyatakan tak bersalah.

Kontroversi Uya Kuya muncul setelah video jogetnya di DPR viral, simak klarifikasinya yang penuh penyesalan.

Publik figur sekaligus anggota DPR, Uya Kuya, telah melaporkan dugaan penyebaran hoaks mengenai kepemilikan ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Polda Metro Jaya, memicu penyelidikan serius atas informasi palsu yang merugikan nama baiknya.

Menurut Uya Kuya, orang yang menyebarkan hoaks sebenarnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi.

Uya Kuya percaya bahwa identitas di balik akun-akun anonim tersebut akan segera diketahui oleh masyarakat.

Uya akhirnya memilih jalur hukum dengan melaporkan para akun-akun yang meresahkan ke Polda Metro Jaya.

Tak tanggung-tanggung Uya Kuya mampu meraih IPK 3.7 dalam program S2 Hukum di Unissula.

Lebih miris lagi, pelakunya adalah WNI. Berkat koordinasi dengan KBRI pelaku sudah dijatuhi vonis 15 tahun penjara.

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.