LIVE

Tuai Kritik Jadi Hakim MK, Adies Kadir: Tanya DPR Saja

Ia pun meminta jika ada kritik terhadapnya itu bisa ditanyakan langsung kepada DPR RI yang mengusulkan dia menjadi Hakim MK.

adies kadir
Tuai Kritik Jadi Hakim MK, Adies Kadir: Tanya DPR Saja
Tuai Kritik Jadi Hakim MK, Adies Kadir: Tanya DPR Saja (merdeka.com)

Adies Kadir menegaskan, proses dirinya menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah melalui beberapa proses. Salah satunya menjalani Fit and Proper Test di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sehingga, ia pun meminta jika ada kritik terhadapnya itu bisa ditanyakan langsung kepada DPR RI yang mengusulkan dia menjadi Hakim MK.

Diketahui, Adies Kadir sudah membaca sumpah jabatan menjadi Hakim MK usulan DPR RI di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (5/2) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Itu bisa ditanyakan ke DPR ya, karena Komisi III yang melakukan fit and proper dan sudah diparipurnakan. Nanti silahkan tanya ke pimpinan Komisi III dan pimpinan DPR saja," kata Adies usai dilantik.

"Saya kan cuman mengikuti proses yang dilakukan oleh DPR," tambahnya.

Tak Pernah Ikut dalam Pembahasan UU Pemilu

Dalam kesempatan itu, ia pun kemudian sempat ditanyakan soal Undang-Undang Pemilu yang berada di Komisi II. Mengingat, Adies pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI.

"Saya Undang-Undang Pemilu setahu saya itu di Komisi II, saya tidak pernah di Komisi II dan saya tidak pernah ikut dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu. Termasuk juga di Baleg, saya tidak pernah berada di sana lima tahun kemarin," ungkapnya.

"Jadi terkait dengan Undang-Undang Pemilu saya tidak pernah tahu bagaimana proses pengambilan keputusan," sambungnya.

Undang-Undang TNI

Tak hanya itu, Adies juga mengaku, tidak pernah mengetahui soal proses pengambilan keputusan terkait dengan Rancangan Undang-Undang TNI.

"Undang-Undang TNI itu berada di Komisi I dan Baleg, dan saya juga bukan di Komisi I, saya tidak pernah tahu menahu tentang proses daripada pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang TNI. Sampai diputuskan pun kita tidak tahu, saya tidak tahu," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2). Mantan politisi Partai Golkar itu menggantikan posisi Arief Hidayat yang pensiun pada 4 Februari 2026.

Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhantian dan Pengangkatan Hakim MK yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Mengangkat Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi terhitung sejak pengucapan sumpah," demikian bunyi Keppres.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kapolda Lampung Ancam Tembak Begal: Silakan Kalau Mau Coba-Coba

{{caption}}
Penyesalan Anggota DPRD Jember Merokok dan Main Game saat Rapat

{{caption}}
Tundukkan Kepala, Anggota DPRD Jember Minta Maaf Merokok dan Main Game saat Rapat

{{caption}}
Mulai Hari ini, Buang Sampah Sembarangan di Palembang Kena Hukuman Berlapis

{{caption}}
Momen Nadiem Emosi Dituntut Kejaksaan 27 Tahun Penjara: Lebih Besar dari Teroris!

{{caption}}
Peringatan Terakhir Gerindra untuk Anggota DPRD Jember Merokok dan Main Game saat Rapat

Topik Terkait
{{caption}}
Pandangan Pakar soal Adies Kadir Jadi Hakim Konstitusi Hingga Dilaporkan ke MKMK

Perdebatan mengenai pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung dan menjadi perhatian publik.

Adies Kadir
{{caption}}
Anggota DPR Tegaskan Pemilihan Adies Kadir Hakim MK Sesuai Prosedur

Anggota DPR RI Soedison Tandra membantah tudingan pelanggaran prosedur dalam pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menegaskan seluruh proses telah transparan dan sesuai aturan, meskipun Adies Kadir Hakim MK dilaporkan ke MKMK.

hukum
{{caption}}
Pemilihan Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Mekanisme, Tak Langgar Prosedur

Soedeson menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Adies Kadir
{{caption}}
Adies Kadir Dilantik sebagai Hakim MK dalam 1-2 Hari ke Depan di Istana

Upacara pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim MK pengganti Arief Hidayat dijadwalkan akan digelar di Istana Kepresidenan dalam 1-2 hari ke depan, menyusul penandatanganan Keppres oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Adies Kadir Bakal Ikuti Jejak Arsul Sani Usai Jadi Hakim MK

Adies Kadir memastikan akan mengundurkan diri dari panel jika ada perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersinggungan dengannya.

Adies Kadir
{{caption}}
Janji Adies Kadir Tak Garap Kasus Terkait Golkar Usai Dilantik jadi Hakim MK

Adies mengatakan hakim MK akan mengundurkan diri sebagai panel sidang apabila ada konflik kepentingan dengan penggugat atau tergugat.

Adies Kadir
{{caption}}
Pakai Jubah Hakim MK, Adies Kadir Ucapkan Sumpah Jabatan di Depan Prabowo

Adies Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang pensiun pada 4 Februari 2026.

Adies Kadir
{{caption}}
Mengenal Sosok Inosentius Samsul, Kandidat Hakim MK yang Digantikan Adies Kadir

Selain menyetujui Adies Kadir, rapat paripurna juga sepakat mencabut Keputusan DPR yang sebelumnya sempat mencalonkan Inosentius Samsul.

Adies Kadir
{{caption}}
Sepak Terjang Adies Kadir, Pernah Disidang MKD DPR Kini Jadi Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

Adies menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun.

Adies Kadir
{{caption}}
Adies Kadir Diusulkan DPR Gantikan Arief Hidayat Jadi Calon Hakim MK, Golkar Ungkap Sudah Mundur dari Partai

Adies menjadi calon tunggal sebagai calon hakim MK usulan DPR.

Adies Kadir
{{caption}}
Adies Kadir Kembali Aktif jadi Pimpinan DPR Usai Hadapi Sidang MKD, Intip Agendanya

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memutuskan Adies Kadir kembali menjadi anggota DPR sekaligus Waka DPR per tanggal 5 November 2025.

Adies Kadir
{{caption}}
Adela Kanasya Adies Resmi Dilantik Jadi Anggota DPR RI Gantikan Ayahnya

Adela Kanasya Adies resmi dilantik menjadi anggota DPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 menggantikan Adies Kadir yang menjadi hakim MK.

adela kanasya adies
{{caption}}
Palguna Lebih Memilih Dicopot dari MKMK Ketimbang Bahas Substansi Perkara Adies Kadir

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

adies kadir
{{caption}}
Anggota DPR Ingatkan MKMK soal Batas Prinsip Konstitusionalisme

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

adies kadir
{{caption}}
Senyum Manis Adies Kadir Mengawali Langkahnya sebagai Hakim MK

Hari ini, Adies langsung memulai profesi barunya. Dia bertindak sebagai hakim anggota dalam sidang panel tiga permohonan pengujian undang-undang.

adies kadir
{{caption}}
Adies Kadir Lepas Keanggotan Partai, Bahlil Contohkan Arsul Sani hingga Hamdan Zoelva

Seperti halnya dengan Arsul Sani hingga Hamdan Zoelva yang melepas keanggotaan partai usai ditunjuk menjadi Hakim MK.

adies kadir
{{caption}}
Bahlil Yakin Integritas Hakim MK Eks Kader Partai Tetap Terjaga

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan keyakinannya terhadap integritas Hakim MK yang berasal dari kader partai politik, termasuk Adies Kadir, akan tetap independen dalam menjalankan tugasnya.

adies kadir
{{caption}}
Pemindahan IKN Belum Final, DPR: Tunggu Keputusan Presiden

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

berita update
{{caption}}
Romy Soekarno: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Pembangunan IKN Harus Bertahap, Realistis dan Strategis

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

berita dpr
{{caption}}
DPR Minta Embarkasi Beri Pelayanan ke JCH Setara Hotel Bintang 3

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

berita kontributor
{{caption}}
Bukan Instrumen Kontrol, RUU KKS Dinilai Perkuat Hak Sipil dan Ruang Demokrasi

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

berita update
{{caption}}
Tegas! DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Honorer Harus jadi PNS

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

dpr
{{caption}}
DPR Dorong Siak Jadi Wajah Wisata Budaya Melayu Indonesia, Unggul Lewat Sejarah

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.

anak muda