Viral Nopol Mobil 'Melorot' Ketahuan Pelat Ganda, Ternyata Nomor Dinas Rahasia Milik Mabes Polri

Dalam video viral, terlihat seorang polisi menghentikan sebuah mobil berpelat pribadi bernomor B 1732 PQG di kawasan Puncak, Bogor.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus memproses kasus penyalahgunaan pelat diplomatik palsu oleh seorang warga sipil yang bertujuan menghindari aturan ganjil-genap, memicu potensi pemalsuan data.

Polda Metro Jaya mengungkap pemilik kendaraan Porsche Cayenne berpelat palsu Kemhan berinisial RNN masih berstatus saksi, sementara motif penggunaan pelat palsu Kemhan tersebut terus didalami.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, Mercy berwarna hitam itu tampak melaju zig-zag di jalur utama.

Fakta ini diungkap Polda Metro Jaya, yang menyebut pelaku sengaja memalsukan pelat agar tak terdeteksi kamera E-Tle.

Pengemudi mobil tersebut kemudian disanksi tilang dan pelat palsu berwarna putih terpasang di kendaraan turut disita kepolisian.

Polisi mengungkap sosok sopir yang mengendarai mobil Toyota Fortuner pemicu kecelakaan di Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ)

Mobil dinas Polri yang menyeruduk mikrobus di Jalan Tol Layang MBZ Km14 Bekasi menggunakan dua pelat nomor kendaraan, yakni pelat nomor Polri dan sipil.

Sopir Fortuner Ugal-ugalan ditangkap di rumahnya kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Seharusnya petugas menjadi contoh baik. Tidak hanya sebatas memberikan imbauan kepada masyarakat.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemkot siap kooperatif dengan KPK untuk menuntaskan Polemik Sewa Mobil Dinas Land Rover Defender yang menyita perhatian publik.

Kendaraan tersebut disebut-sebut digunakan untuk kepentingan pribadi, yakni berlibur ke kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap integritas ASN.

Presiden Prabowo Subianto melayangkan kritik tajam terhadap belanja daerah, menyoroti penggunaan anggaran yang belum efisien, termasuk pembelian mobil dinas kepala daerah senilai Rp8 miliar.

Menurut Presiden Prabowo, penggunaan anggaran di tingkat daerah masih belum mencapai tingkat produktivitas yang optimal.

Semua pelat kendaraan harus disampaikan datanya ke Korlantas Polri selaku pemilik kewenangan sesuai aturan UU Nomor 22 Tahun 2009.