VIDEO: Sayembara Maruarar Tangkap Harun Masiku Dapat Rp8 M, Demokrat: Mengejutkan & Jarang Terjadi

Hal itu ia ungkap dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta

Ara membuat sayembara Rp8 miliar buat yang bisa menangkap Harun.

Menurut Deddy, justru sayembara Maruarar merupakan bentuk meremehkan terhadap lembaga KPK.

Ara menjanjikan hadiah sebesar Rp8 miliar dari dana pribadinya bagi yang berhasil menangkap Harun

Tanak menilai sikap Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam mendukung penegakan hukum di Tanah Air layak menjadi contoh dan patut diberi penghargaan.

Ara bahkan menjanjikan hadiah sebesar Rp8 miliar dari dana pribadinya kepada siapa pun yang berhasil menangkap Harun.

Maruarar pun mengaku heran, kenapa sosok Harun Masiku sampai saat ini belum dapat ditemukan.

Maruarar menegaskan akan menggunakan dana pribadinya untuk keperluan kementerian tersebut

Komisi III DPR RI mendesak Polda Sultra untuk menindak 25 perusahaan tambang bermasalah di Sulawesi Tenggara yang izin operasionalnya telah dicabut namun masih beroperasi, menimbulkan pertanyaan besar.

Menurutnya, polisi yang tidak mengerti hukum ibarat dokter yang tidak paham anatomi

Hinca mengatakan, Polri seperti tidak bisa mengurus bawahannya sendiri

Hinca Panjaitan mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyebut kartel narkoba sebagai organisasi terorisme.

Hinca meminta aparat hukum serius menangani kasus penyerangan enam guru tersebut

Dalam rapat, Hinca Panjaitan heran dengan aturan dan sistem di SPN Polda Jawa Barat .

Proses pencabutan paspor Harun Masiku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun tersebut.

Hasto merupakan terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi Hasto Kristiyanto masih belum berubah sebagai sekjen partai.

Adapun Hasto dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait dengan pengurusan kursi DPR untuk Harun Masiku.

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku.