Hinca Panjaitan

Komisi III DPR RI mendesak Polda Sultra untuk menindak 25 perusahaan tambang bermasalah di Sulawesi Tenggara yang izin operasionalnya telah dicabut namun masih beroperasi, menimbulkan pertanyaan besar.

Menurutnya, polisi yang tidak mengerti hukum ibarat dokter yang tidak paham anatomi

Hinca mengatakan, Polri seperti tidak bisa mengurus bawahannya sendiri

Hinca Panjaitan mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyebut kartel narkoba sebagai organisasi terorisme.

Hinca meminta aparat hukum serius menangani kasus penyerangan enam guru tersebut

Dalam rapat, Hinca Panjaitan heran dengan aturan dan sistem di SPN Polda Jawa Barat .

Hinca Panjaitan menduga, anggota Polres Palangkaraya, Anton, sengaja melakukan pembunuhan karena ingin membeli sabu.

Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengatakan banyak warga negara yang meninggal di jalan raya

Hinca mengatakan perbuatan dari Maruarar adalah hal langka dan tidak pernah terjadi di Indonesia.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Prabowo-Gibran akan terus mengikuti proses pencalonan di KPU.

Hinca mengatakan, pertemuan Puan dan AHY adalah komunikasi politik biasa.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan melihat beberapa hasil survei Pilpres 2024, AHY memiliki elektabilitas yang signifikan untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies. AHY dinilai bisa membantu elektabilitas Anies Baswedan.

Demokrat memandang bulan Juni adalah waktu yang tepat untuk mengumumkan nama calon wakil presiden Anies.

Menurut Hinca, kabar isu penjegalan terhadap Anies Baswedan sudah seharusnya diluruskan pemerintah. Apalagi isu tersebut sempat panas dalam beberapa pekan belakangan.

Namun anggota DPR Komisi III Hinca Pandjaitan mengingatkan kinerja kepolisian, yang masih memiliki sekitar 200.000 perkara belum selesai.

Anggota Komisi III DPR dan juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menyentil, tentang dorongan implementasi kebijakan restorative justice di Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus memiliki ambisi seluruh penjara di Tanah Air bisa kosong.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan mendorong penggunaan hak angket untuk mengungkap kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu. Hal itu dikatakannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu antara Komisi III DPR bersama tim Komite TPPU.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mendorong Menko Polhukam Mahfud MD lebih berani membongkar data Rp349 triliun transaksi janggal pada Kemenkeu. Dengan gaya suka menyerang, seharusnya Mahfud mampu membuka kejanggalan itu seterang-terangnya.

Hinca mengatakan, pembahasan koalisi dengan NasDem terus berjalan. Komunikasi masih terus mengalir dan tidak boleh berhenti begitu saja.