Usut Kasus Pagar Laut di Tangerang, Polisi Pastikan Tidak Tumpang Tindih dengan KPK dan Kejagung

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang menganggap bahwa kasus pagar laut murni hanya tindak pidana umum.

Menurut Polri, tidak ada kerugian negara dalam kasus pagar laut.

Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Kejagung juga sebelumnya telah menerima laporan adanya pemalsuan dokumen dari pagar laut di Tangerang sebagai pintu masuk.

Kejagung meminta buku Letter C Desa Kohod terkait kepemilikan atas hak di area pemasangan pagar laut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal ikut dalam pengusutan dugaan korupsi pemagaran laut di desa Kohod, Tangerang, Banten.

"Kami hanya mengumpulkan bahan data keterangan. Supaya apa, karena sebagai aparat penegak hukum, jangan sampai tertinggal melihat,” Harli menandaskan.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Saiful mengatakan, proses pembongkaran dan pembersihan bambu bekas pagar laut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, selama cuaca mendukung.

Tak hanya di perairan Tangerang saja, pihaknya juga menyelidiki kasus pagar laut di wilayah lain seperti Bekasi, Jawa Barat serta Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat.

Dari aplikasi digital itu tercatat panjang pagar laut yang masih berdiri sepanjang 812,99 meter ditarik dari bibir pantai sebelah timur ke utara laut.

Ada waktu 7 hari bagi penuntut umum untuk menentukan sikap apakah berkas perkara ini sudah lengkap atau belum.

Kejagung menegaskan kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang tersangka Arsin bin Asip dkk harus menyertakan pasal tindak pidana korupsi.

Seluruh material bambu yang berhasil dibongkar dikumpulkan di lokasi khusus agar tidak menjadi sampah laut.

Siisa pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang belum dibongkar terlihat jelas melalui citra satelit.

Warga menilai Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menyudutkan masyarakat ketika menyampaikan keresahan yang dialami akibat pemagaran laut

Warga berharap aparat penegak hukum membuktikan asal muasal pembiayaan pemagaran laut di wilayah Kohod yang 209 SHGB-nya telah dibatalkan Kementerian ATR/BPN.

Dia mengatakan, pihaknya selama ini sudah membuat laporan hingga menggelar pertemuan mediasi dengan beberapa instansi negara.