LIVE

Kejagung Mulai Selidiki Kasus Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi

"Kami hanya mengumpulkan bahan data keterangan. Supaya apa, karena sebagai aparat penegak hukum, jangan sampai tertinggal melihat,” Harli menandaskan.

kejagung
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan terkait pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan menindaklanjuti desakan DPR.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan terkait pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan menindaklanjuti desakan DPR. (© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Agung (Kejagung) turut memantau perkembangan kasus pagar laut yang ditemukan di beberapa titik, seperti kawasan Tangerang hingga Bekasi. Terlebih, belakangan mencuat adanya dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk laut.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya masih melakukan pengamatan atas perkara tersebut.

“Posisi kami akan terus melakukan pengamatan secara seksama terhadap perkembangan permasalahan ini di lapangan,” tutur Harli kepada wartawan, Kamis (31/1).

Menurutnya, sejauh ini Kejagung akan tetap mendahulukan instansi, lembaga, atau kementerian terkait yang menjadi leading sektor dalam penanganan kasus pagar laut.

“Katakan misalnya KKP atau dan lain sebagainya. Mengapa, karena kita mengharapkan jika misalnya kementerian atau lembaga ini dalam pemeriksaan pendahuluannya menemukan ada peristiwa pidana di sana, tentu kita akan lihat peristiwa pidana seperti apa. Apakah ada peristiwa pidana terindikasi tidak pidana korupsi atau bukan,” jelas dia.

Jika kasus tersebut berkaitan dengan kejahatan jalanan alias street crime, atau kejahatan umum seperti pemalsuan dan lainnya, maka itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum lain.

“Kalau misalnya terindikasi ada tindak pidana korupsi, katakanlah dalam penerbitannya dan seterusnya ada suap gratifikasi, nah tentu ini menjadi kewenangan kami,” ungkapnya.

Pantau Pejabat BPN yang Dinonaktifkan

Harli mengaku turut memantau adanya pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dinonaktifkan buntut penerbitan sertifikat pagar laut.

“Nah tentu kaitan konteks apa. Nah apakah dalam kaitan itu, apa misalnya, dalam konteks pemalsuan, apa tidak profesional dalam menjalankan jabatannya, apakah ada suap, dan seterusnya. Nah ini nanti yang kita lihat,” kata dia.

Sejauh ini, penyidik Kejagung telah melakukan pengumpulan bahan data dan keterangan. Sifatnya pun belum pro justisia sehingga perlu ada kehati-hatian dalam menjalankan tugas.

“Karena ini sifatnya penyelidikan, pulbaket. Jadi tidak mendalam seperti katakanlah proses penyidikan dan seterusnya. Kami hanya mengumpulkan bahan data keterangan. Supaya apa, karena sebagai aparat penegak hukum, jangan sampai tertinggal melihat,” Harli menandaskan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

{{caption}}
Ibu dan Dua Anak Diduga Keracunan Susu MBG, Ini Kata Pengelola SPPG

{{caption}}
Pramono Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Film Nasional

{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif Pajak 50 Persen untuk Industri Film

{{caption}}
Pramono Batal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman

{{caption}}
Bukan Bid'ah, Ini Sejarah Tasyakuran Sepulang Haji di Indonesia

Topik Terkait
{{caption}}
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Arsin Dkk ke Bareskrim Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang

Berkas perkara maupun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

pagar laut
{{caption}}
Kejagung Minta Bareskrim Masukkan Pasal Korupsi Berkas Kasus Pagar Laut, Kapan Kembali Dilimpahkan?

Sudah dua pekan sejak dikembalikan pada 24 Maret lalu, berkas penyidikan pagar laut belum juga dilimpahkan kembali.

Kasus Pagar Laut Tangerang
{{caption}}
Berkas Kasus Pagar Laut Tangerang Belum Lengkap, Kejagung Ungkap Indikasi Korupsi

Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

pagar laut
{{caption}}
Kasus Pagar Laut di Bekasi Naik Penyidikan

Setelah status perkara naik ke penyidikan, Bareskrim Polri akan melengkapi sejumlah administrasi hingga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan.

pagar laut bekasi
{{caption}}
Kejagung Serahkan Penyidikan ke Bareskrim, Ini Alasannya Mundur Usut Kasus Pagar Laut di Tangerang

Kejagung juga sebelumnya telah menerima laporan adanya pemalsuan dokumen dari pagar laut di Tangerang sebagai pintu masuk.

Pagar laut Tangerang
{{caption}}
Kades Kohod Tak Respons Permintaan Kejagung soal Dokumen Lahan Pagar Laut di Tangerang

Kejagung meminta buku Letter C Desa Kohod terkait kepemilikan atas hak di area pemasangan pagar laut.

Kejagung
{{caption}}
Polisi Turun Tangan, Periksa Pihak Penerbit Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut

Djuhandani belum mengungkap berapa saksi yang akan menjalani pemeriksaan awal. Sejauh ini, kasus pagar laut masih dalam tahap penyelidikan.

pagar laut
{{caption}}
KPK Ikut Turun Usut Dugaan Korupsi Pagar Laut Tangerang, Bakal Tumpang Tindih dengan Kejagung?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal ikut dalam pengusutan dugaan korupsi pemagaran laut di desa Kohod, Tangerang, Banten.

KPK
{{caption}}
MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Pagar Laut ke Kejagung, Begini Kata Kapuspenkum

Boyamin mengatakan, penerbitan sertifikat tersebut diduga palsu.

Pagar Laut di Tangerang
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Kuasa Hukum Sebut Kejagung Periksa Sony Sonjaya Terkait Pengajuan Justice Collaborator Kamis Ini

Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Sony Sonjaya pada 18 Juni terkait pengajuan justice collaborator dalam perkara dugaan korupsi MBG.

berita update
{{caption}}
Kejagung Setor Rp 1,029 Triliun ke Negara dari Hasil Lelang Aset Koruptor, Termasuk Milik Eddy Tansil

BPA telah berhasil menelusuri aset atas nama terpidana Eddy Tansil, yang berupa uang sejumlah Rp 51.682.537.000.

berita update
{{caption}}
Kejagung Gandeng BPKP Usut Seluruh Pengadaan di BGN

Kejagung menggandeng BPKP menelusuri seluruh pengadaan dalam Program MBG di BGN. Penyidik mendalami dugaan mark up sejumlah barang penunjang.

berita update
{{caption}}
Babak Baru Kasus Korupsi Tata Kelola MBG, Kejagung Telusuri Dugaan Pencucian Uang Dadan Hindayana Cs

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah mengatakan penerapan pasal TPPU guna menelusuri pihak terlibat dalam perkara ini.

berita update
{{caption}}
Ajukan Justice Collaborator, Peran Sony Sonjaya di Kasus MBG Masih Didalami Kejagung

Kejagung masih mendalami peran Sony Sonjaya dalam kasus korupsi MBG. Permohonan justice collaborator juga tengah dikaji penyidik.

berita update
{{caption}}
Atasi Persoalan Perumahan Rakyat di Papua, Mendagri Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

berita update
{{caption}}
Hasil Operasi Intelijen, TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pasir Timah Ilegal Senilai Rp4 Miliar Lebih

Dari hasil penghitungan awal, barang bukti yang diamankan diperkirakan memiliki berat sekitar 4,25 ton.

berita update
{{caption}}
Anggota DPR Atalia Ungkap Kondisi Wanita Disekap-Dianiaya Selama 3 Tahun di Bandung: Infeksi Kepala Berat dan Terancam Buta

Atalia mengaku sudah melihat kondisi korban. Akibat dianiaya pelaku, korban menderita luka parah pada bagian wajah dan kepalanya.

aksi kriminal
{{caption}}
Datang ke Rumah Jokowi, Grace Natalie dan Kader PSI Pakai Kaos 'pilih hidup sehat' dan 'atau hidup Jokowi'

Grace mengaku jika kaos tersebut masih baru dan baru pertama kali dipakai saat momen ulang tahun Jokowi.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tinjau Program BSPS di Jayapura, Pastikan Program Presiden Berjalan Baik

Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

berita update
{{caption}}
Trump Klaim Selat Hormuz Tetap Terbuka, Iran Umumkan Penutupan Kembali

Iran kembali mengumumkan Selat Hormuz ditutup lantaran Israel masih terus membombardir Lebanon.

berita update