Pagar Laut di Kohod Masih Berdiri Kokoh, Walhi Minta Pemerintah Tanggung Jawab dan Setop Bohongi Publik

Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Salah satu indikasinya adalah tidak tuntasnya pembersihan pagar bambu di wilayah Laut Kohod sekira panjang 812,99 meter dan lebar 150,73 meter.

Padahal sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL telah mengklaim bahwa pagar laut sepanjang 30,16 KM di wilayah laut Tangerang, telah dibersihkan. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat.

“Kondisi ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menangani isu lingkungan dan sosial. WALHI mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata, membersihkan sisa pagar laut, memulihkan kerusakan ekosistem, dan memastikan nelayan dapat kembali melaut tanpa hambatan,” tegas Ferry Widodo, Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat WALHI, dikonfirmasi, Senin (17/3).

Ferry juga menekankan pelibatan masyarakat terhadap setiap pengambilan kebijakan oleh pemangku kepentingan guna menghindari adanya konflik dan ketidakadilan atas kebijakan yang diambil.

“Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk mencegah konflik dan ketidakadilan di masa depan. WALHI menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan pembongkaran pagar laut, melainkan juga tentang keadilan lingkungan dan sosial bagi masyarakat pesisir. Nelayan Desa Kohod, yang menggantungkan hidupnya pada laut, merasa dikhianati oleh klaim pemerintah yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan,” tegasnya.

Atas hal ini, Walhi mendesak adanya audit independen terhadap proses pembongkaran pagar laut serta transparansi dalam pelaporan hasilnya.

“Pemerintah harus bertanggung jawab atas klaim yang telah disampaikan dan menghentikan praktik pembohongan publik. WALHI berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat dan mengawal proses ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” tandas Ferry.

Nelayan Merasa Dibohongi

NS, nelayan setempat mengaku geram dengan upaya akal-akalan yang dilakukan instansi pemerintah yang telah mendeklarasikan area laut Tangerang telah bersih dari pagar laut yang diduga dikerjakan atas perintah Arsin bin Asip.

“Kita kecewa banget sama pernyataan pemerintah yang mengatakan area laut telah clear. Wilayah laut ini kan tempat kami mencari makan, setiap hari kami lintasi, kenyataannya kan jelas-jelas masih berdiri kokoh,” ujar dia.

Dia dan masyarakat nelayan Kohod lain berharap pemerintah agar benar-benar serius bekerja melindungi masyarakat nelayan.

Dia pun meminta agar pemerintah tak terus menerus membodohi rakyatnya sendiri. Dia ingin pagar laut benar-benar bersih dari laut sebagai tempat pencari nafkah mereka.

“Jadi akhiri pembohongan ini, jangan terus-terus menipu rakyat sendiri. Kami hanya berharap pagar-pagar itu bersih seperti sebelumnya. Karena ini juga mengancam keselamatan nelayan saat melaut. Belum lagi ada patahan-patahan bambu yang juga membahayakan kapal kami,” ujarnya.