Berkas Kasus Pagar Laut Tangerang Belum Lengkap, Kejagung Ungkap Indikasi Korupsi

Berkas perkara maupun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang menganggap bahwa kasus pagar laut murni hanya tindak pidana umum.

Sudah dua pekan sejak dikembalikan pada 24 Maret lalu, berkas penyidikan pagar laut belum juga dilimpahkan kembali.

Tak hanya di perairan Tangerang saja, pihaknya juga menyelidiki kasus pagar laut di wilayah lain seperti Bekasi, Jawa Barat serta Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kejagung juga sebelumnya telah menerima laporan adanya pemalsuan dokumen dari pagar laut di Tangerang sebagai pintu masuk.

Bareskrim Polri mengulas modus dalam kasus pagar laut Tangerang, khususnya terkait dugaan pemalsuan dokumen penerbitan SHM dan HGB.

Meski telah memeriksa Kepala Desa Kohod, Bareskrim Polri mengaku tetap mengedepankan peraduga tak bersalah.

Kejagung meminta buku Letter C Desa Kohod terkait kepemilikan atas hak di area pemasangan pagar laut.

Polisi kemungkinan menelusuri adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) di dalam perkara tersebut.

"Kami hanya mengumpulkan bahan data keterangan. Supaya apa, karena sebagai aparat penegak hukum, jangan sampai tertinggal melihat,” Harli menandaskan.

Boyamin mengatakan, penerbitan sertifikat tersebut diduga palsu.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Saiful mengatakan, proses pembongkaran dan pembersihan bambu bekas pagar laut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, selama cuaca mendukung.

Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat.

Dari aplikasi digital itu tercatat panjang pagar laut yang masih berdiri sepanjang 812,99 meter ditarik dari bibir pantai sebelah timur ke utara laut.

Ada waktu 7 hari bagi penuntut umum untuk menentukan sikap apakah berkas perkara ini sudah lengkap atau belum.

Diduga, lokasi perairan yang kini dikavling akan dijadikan tanah empang untuk tambak udang.