Usai Hasto Kristiyanto, Giliran Wasekjen PDIP Adhi Dharmo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi DJKA

Budi menambahkan, pemeriksaan nantinya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Selain Adhi Dharmo, KPK juga memanggil dua saksi lain dalam kasus yang sama.

Hasto memastikan memenuhi panggilan penyidikan KPK pada Kamis (20/2) ini.

Riyan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dilkukan pada Senin (26/8) kemarin.

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi kini berstatus terpidana kasus korupsi DJKA.

Hasto pun menjelaskan duduk perkara dirinya diseret dalam kasus tersebut.

Hasto tiba di gedung merah Putih KPK sekitar pukul 09.52 WIB dengan setelah pakaian Jas Hitam dan kemeja putih

Hasto bersama dengan tim kuasa hukumnya akan berangkat dari DPP Partai PDIP menuju Gedung KPK.

Sedianya, Hasto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Diketahui, Hasto hari ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

KPK memastikan tidak ada unsur politis sama sekali pada dua kasus yang menyeret nama Hasto.

Hasto seharusnya dipanggil KPK pada Jumat, 19 Juli kemarin.

Hasto menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti.

Febri menilai, judicial review, meminta fatwa MA, atau menyurati KPU untuk menindaklanjuti putusan MA adalah tindakan legal yang dijamin konstitusi.

Kardinal Suharyo mengaku daun tersebut dalam rangka merayakan hari Paskah untuk Hasto.

Wiradarma menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan permohonan dari kliennya.

Menurut Maqdir hal tersebut merupakan bagian dari rencana KPK agar kubu Hasto kalah tanpa perlawanan.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR.

Menurut Achmad, tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mulai dari hari ini hingga 21 Juni 2026.

KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap Yaqut Cholil Qoumas dalam penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji.

Fuad akan diperiksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.