Eks Menhub Budi Karya Sumadi Dipanggil KPK, Ini Dugaan Kasusnya

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi di kantor BPKP Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026.

Budi Karya Sumadi dijadwalkan untuk dimintai keterangan terkait proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Sampai saat ini belum ada penjadwalan ulang, nanti kami akan cek jika sudah ada jadwalnya," kata dia kepada wartawan, Senin (23/2).

Budi Karya rencananya akan diperiksa KPK untuk Tersangka Harno Trimadi selaku eks Direktur Prasarana pada DJKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait nasib Budi Karya Sumadi dalam penyelidikan lanjutan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub, meminta publik untuk menunggu perkembangan.

Selain Adhi Dharmo, KPK juga memanggil dua saksi lain dalam kasus yang sama.

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi kini berstatus terpidana kasus korupsi DJKA.

Hasto tiba di gedung merah Putih KPK sekitar pukul 09.52 WIB dengan setelah pakaian Jas Hitam dan kemeja putih

Adhi Dharmo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada lingkungan Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Gedung Merah Putih.

Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan surat pemanggilan tersebut baru diterima kliennya pada pagi tadi.

Menhub Budi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Kemenhub meminta KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Budi Karya.

Penggeledahan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan singkat di Polres Pekalongan Kota.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti penting, berupa dokumen dan uang tunai.

KPK telah melimpahkan Tahap II penyidikan terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, yang melibatkan Bupati Ade Kuswara Kunang dan ayahnya.

Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga siang hari sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah berjalan.

KPK kembali menyelidiki beberapa biro perjalanan terkait dugaan korupsi dalam penambahan kuota haji untuk tahun 2023 hingga 2025.

Ia menilai rangkaian kasus tersebut menjadi peringatan serius untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan akuntabel.

Dalam video itu, helikopter yang semula berada pada ketinggian, tiba-tiba saja terlihat terbang rendah di antara pohon-pohon yang tinggi.

Buntut kejadian yang viral tersebut, dua pejabat di internal diperiksa. Kini, napi berinisial S tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Untuk harga Dextlite, ditetapkan sebesar Rp23.600 per liter, naik dari 1 April 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter.

Di tengah ambisi penguatan peran sebagai pilar ekonomi Jakarta Global City, Pramono juga mengingatkan adanya tantangan eksternal yang nyata.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa program Bedah Rumah di Papua melibatkan enam provinsi dan mencakup total 42 kabupaten/kota.

Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan kebijakan naming rights ditujukan semata-mata untuk mendanai proyek pembangunan, tanpa ada unsur politik di dalamnya.