Eks Menhub Budi Karya Sumadi Dipanggil KPK, Ini Dugaan Kasusnya

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi di kantor BPKP Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026.

Budi Karya Sumadi dijadwalkan untuk dimintai keterangan terkait proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Sampai saat ini belum ada penjadwalan ulang, nanti kami akan cek jika sudah ada jadwalnya," kata dia kepada wartawan, Senin (23/2).

Budi Karya rencananya akan diperiksa KPK untuk Tersangka Harno Trimadi selaku eks Direktur Prasarana pada DJKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait nasib Budi Karya Sumadi dalam penyelidikan lanjutan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub, meminta publik untuk menunggu perkembangan.

Selain Adhi Dharmo, KPK juga memanggil dua saksi lain dalam kasus yang sama.

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi kini berstatus terpidana kasus korupsi DJKA.

Hasto tiba di gedung merah Putih KPK sekitar pukul 09.52 WIB dengan setelah pakaian Jas Hitam dan kemeja putih

Adhi Dharmo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada lingkungan Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Gedung Merah Putih.

Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan surat pemanggilan tersebut baru diterima kliennya pada pagi tadi.

Menhub Budi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam (03/06/2026).

KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara suap di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Rabu (03/06/2026).

Budi menjelaskan pengurusan izin tinggal tersebut berkaitan dengan kartu izin tinggal tetap (KITAP), dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Selama tiga hari penyelenggaraan, ajang ini menghadirkan 73 pameran dari perusahaan dan merek sektor teknologi energi.

Mereka mengingatkan agar pemilihan pemimpin organisasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berorientasi pada perbaikan organisasi..

Pemerintah pun mengajak badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan pelaku UMKM untuk mengelola sumur rakyat.

Pada tahap awal, kunjungan akan dilakukan Jokowi ke 3 provinsi.

Kepolisian menggali berbagai hal terkait acara bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang digelar pada 31 Maret 2026.

Kuasa hukum keluarga, Marselinus Edwin menilai putusan dibacakan jauh dari rasa keadilan. Mereka mendesak Oditur Militer segera mengajukan banding.