Eks Menhub Budi Karya Tak Hadir, KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi di kantor BPKP Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026.

Budi Karya Sumadi dijadwalkan untuk dimintai keterangan terkait proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Sampai saat ini belum ada penjadwalan ulang, nanti kami akan cek jika sudah ada jadwalnya," kata dia kepada wartawan, Senin (23/2).

Budi menambahkan, pemeriksaan nantinya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait nasib Budi Karya Sumadi dalam penyelidikan lanjutan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub, meminta publik untuk menunggu perkembangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Ilham Akbar Habibie dan Bupati Pati Sudewo meminta penjadwalan ulang saksi.

Hasto tiba di gedung merah Putih KPK sekitar pukul 09.52 WIB dengan setelah pakaian Jas Hitam dan kemeja putih

Hasto bersama dengan tim kuasa hukumnya akan berangkat dari DPP Partai PDIP menuju Gedung KPK.

Sedianya, Hasto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan surat pemanggilan tersebut baru diterima kliennya pada pagi tadi.

Menhub Budi Karya diperiksa KPK selama 10 jam sebagai saksi kasus suap dalam pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan.

Menhub Budi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pernyataan mengenai aliran dana tersebut disampaikan oleh saksi Danto Restyawan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Budi Karya menegaskan tidak pernah memerintahkan pengumpulan dana maupun memberikan arahan terkait pemenangan tender kepada pihak tertentu.

Peristiwa terbakarnya kapal itu, lanjut Budi bisa menjadi pembelajaran bagi pergerakan kapal yang ada di Maluku Utara.

Budi menerangkan, keberadaan rel layang juga memungkinkan untuk integrasi dengan KA Bandara Adi Soemarmo.

Budi menyebut, hal pertama yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan adalah terkait lingkungan dalam pembangunan transportasi.

Kenaikan tukin ini merupakan kerja keras karyawannya, apalagi pihaknya berhasil meleburkan dari 300 aplikasi menjadi 9 aplikasi saja.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Sebelumnya cuitan pengguna media sosial X yang disertai foto tiga orang berompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK” di bandara kemudian viral dan dibahas warganet

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.