KPK Respons Status Budi Karya Sumadi dalam Penyelidikan Lanjutan Kasus DJKA Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait nasib Budi Karya Sumadi dalam penyelidikan lanjutan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub, meminta publik untuk menunggu perkembangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons mengenai tindak lanjut status mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pernyataan ini disampaikan seiring dengan dimulainya penanganan perkara baru yang melibatkan tersangka lain.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026, menjelaskan bahwa penanganan perkara untuk tersangka baru berinisial SDW pada kasus DJKA baru saja dimulai. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk bersabar dan menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses penyidikan yang sedang berjalan.

Asep Guntur Rahayu menekankan pentingnya untuk tidak berspekulasi dan memberikan ruang bagi tim penyidik KPK untuk bekerja secara profesional. Termasuk mengenai status Budi Karya Sumadi, yang sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi, akan sangat bergantung pada hasil penyelidikan yang sedang berlangsung.

Perkembangan Penyelidikan Kasus DJKA Kemenhub

Penyelidikan kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan terus bergulir dengan penetapan tersangka baru. KPK secara transparan menyampaikan bahwa proses hukum ini memerlukan waktu dan ketelitian, mengingat kompleksitas perkara yang melibatkan banyak pihak dan proyek. Publik diharapkan dapat memahami bahwa setiap tahapan dalam penyidikan akan diinformasikan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur hukum yang berlaku.

Budi Karya Sumadi sendiri terakhir kali diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi DJKA tersebut pada tanggal 26 Juli 2023. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang relevan guna mengungkap secara tuntas jaringan korupsi dalam proyek strategis nasional ini. Statusnya saat ini masih sebagai saksi, namun tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan lebih lanjut.

KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, memastikan bahwa setiap individu atau korporasi yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban. Penanganan perkara yang baru dimulai dengan tersangka SDW menjadi indikasi bahwa KPK terus mendalami dan mengembangkan kasus ini ke berbagai lini yang mungkin terkait. Kepastian hukum menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut.

Kronologi Pengungkapan Kasus Korupsi DJKA

Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan ini pertama kali terkuak melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 11 April 2023. OTT tersebut dilaksanakan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kementerian Perhubungan, yang saat ini telah berganti nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.

Dari hasil OTT tersebut, KPK lantas menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Para tersangka ini diduga terlibat dalam kasus suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Penangkapan ini menjadi titik awal terkuaknya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Seiring berjalannya waktu dan pengembangan penyelidikan, jumlah tersangka dalam kasus ini terus bertambah. Hingga tanggal 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka individu. Selain itu, KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka yang diduga turut serta dalam praktik korupsi tersebut, menunjukkan skala dan jaringan yang luas dari kasus ini.

Modus Operandi dan Implikasi Kasus DJKA

Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus DJKA ini terjadi pada sejumlah proyek vital pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Proyek-proyek tersebut meliputi:

• Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
• Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
• Empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat.
• Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan proyek-proyek tersebut, diduga kuat telah terjadi praktik pengaturan pemenang pelaksana proyek. Modus operandi yang terungkap melibatkan rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Implikasi dari kasus korupsi ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Selain kerugian finansial, praktik korupsi semacam ini juga dapat mengancam kualitas infrastruktur perkeretaapian, yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa kereta api. KPK terus berupaya membongkar tuntas kasus ini untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews