LIVE

Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta Api, KPK Panggil Lagi Staf Ahli Eks Menhub Budi Karya

Penyidikan difokuskan pada dugaan praktik pengaturan proyek yang melibatkan sejumlah pihak dalam lingkup Kementerian Perhubungan.

korupsi proyek jalur kereta api
Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK (ilustrasi dibuat dengan ChatGPT)

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi berupa suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penyidikan difokuskan pada dugaan praktik pengaturan proyek yang melibatkan sejumlah pihak dalam lingkup Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan staf ahli Menteri Perhubungan bidang Logistik dan Multimoda sebagai saksi.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA - Kementerian Perhubungan kepada RK (Robby Kurniawan) selaku Staf Ahli Menhub bidang Logistik dan Multimoda," kata Budi di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Budi menjelaskan, Robby Kurniawan merupakan staf ahli pada era mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

"Ya benar (era BKS)," jelas Budi.

Pemanggilan terhadap Robby Kurniawan bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik sehingga dijadwalkan ulang.

"Dalam penjadwalan sebelumnya, yang bersangkutan tidak hadir. Hari ini, penyidik melakukan pemanggilan kembali," kata dia menandasi.

Terungkap Lewat OTT 2023, Puluhan Tersangka dan Korporasi Terjerat

Kasus dugaan korupsi di DJKA ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Kementerian Perhubungan.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Pada tahap awal, sebanyak 10 orang langsung ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di berbagai wilayah, termasuk Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.

Proses hukum terus berkembang. Pada 20 Januari 2026, KPK kembali menetapkan dan menahan 21 tersangka tambahan. Selain itu, dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Dugaan Rekayasa Tender Sejak Awal

Kasus ini mencakup sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek jalur kereta api di Makassar, serta empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, turut disorot proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatra.

Dalam pelaksanaannya, diduga terjadi pengaturan pemenang proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang tender.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
DPR Buka Suara soal Usulan Aturan Pidana LGBT

{{caption}}
2.087 Penerima Bansos di Klaten Graduasi, Wamensos: Mereka Berdaya dan Mandiri

{{caption}}
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar di Asrama

{{caption}}
Kapolri Naikkan Pangkat 87 Pati, 4 Perwira Jadi Komjen

{{caption}}
Kebakaran Hebat di Tempat Pembuangan Sampah Jatiwaringin Tangerang

{{caption}}
Cerita di Balik Tato Wajah dan Love Taufik Hidayat di Tubuh Korban Penyekapan

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Periksa Dirut PT Surya Annisa Kencana, Lanjutkan Usut Proyek Kereta Api Sumsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Sudah Periksa Eks Menhub Budi Karya di Kasus DJKA

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi di kantor BPKP Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026.

KPK
{{caption}}
Pemeriksaan Tertunda, Budi Karya Sumadi Belum Penuhi Panggilan KPK

Budi Karya Sumadi dijadwalkan untuk dimintai keterangan terkait proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

KPK
{{caption}}
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Tak Hadiri Pemeriksaan, Begini Respons KPK

"Sampai saat ini belum ada penjadwalan ulang, nanti kami akan cek jika sudah ada jadwalnya," kata dia kepada wartawan, Senin (23/2).

Budi Karya Sumadi
{{caption}}
KPK Dalami Pengaturan Lelang Proyek DJKA Kemenhub, Ketua Kadin Solo Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, termasuk pengaturan lelang proyek. Ketua Kadin Solo diperiksa sebagai saksi untuk mengungkap kronologi pengaturan le

KPK
{{caption}}
KPK Respons Status Budi Karya Sumadi dalam Penyelidikan Lanjutan Kasus DJKA Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait nasib Budi Karya Sumadi dalam penyelidikan lanjutan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub, meminta publik untuk menunggu perkembangan.

KPK
{{caption}}
KPK Telusuri Anggota Komisi V DPR RI Lain dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif telusuri keterlibatan anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 lainnya, selain Sudewo, dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub, membuka potensi p

KPK Telusuri Anggota Komisi V DPR RI
{{caption}}
KPK Tetapkan Sudewo Tersangka Kasus Suap DJKA Saat Jabat Anggota DPR RI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sudewo sebagai **Sudewo Tersangka DJKA** dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api, saat ia menjabat anggota Komisi V DPR RI, membuat publik bertanya-tanya mengenai per

DPR RI
{{caption}}
KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus DJKA Kemenhub: EKW dan MHC Jadi Tersangka ke-18 dan ke-19

KPK kembali menetapkan dua tersangka baru, EKW dan MHC, dalam kasus suap proyek DJKA Kemenhub, menambah daftar panjang menjadi 19 orang. Siapa mereka dan bagaimana peranannya?

KPK
{{caption}}
KPK Usut Kasus DJKA Kemenhub Klaster Medan, Tiga Terpidana Diperiksa di Sukamiskin

KPK terus usut kasus DJKA Kemenhub klaster Medan dengan memeriksa tiga terpidana di Lapas Sukamiskin, mengungkap pengaturan lelang dan aliran fee proyek kereta api.

KPK
{{caption}}
ASN Kemenhub Tersangka Suap Proyek Kereta Api Jateng, Diduga Terima Rp600 Juta

RS akan ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari, mulai dari 11 hingga 30 Agustus 2025.

KPK
{{caption}}
Dalami Kasus Korupsi DJKA, KPK Buka Peluang Periksa Menteri Era Presiden Jokowi

KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus korupsi di DJKA.

DJKA
{{caption}}
Penjalasan KPK Terkait Tuntutan Jaksa Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Bea Cukai

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

berita update
{{caption}}
KPK Lelang Barang Rampasan Kasus Taspen dan Kemnaker, Ini Waktunya

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

kasus korupsi kemnaker
{{caption}}
KPK Jelaskan Alasan Penahanan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Dibantarkan di Rumah Sakit

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

berita update
{{caption}}
KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali, Amankan Sejumlah Barang Bukti

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

berita update
{{caption}}
Kondisi Rumah Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang yang Disita KPK, Jadi Kos-kosan dan Ditempati Anaknya

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

antikorupsi