LIVE

UMP Banten 2026 Resmi Naik, Ini Rincian Upah Tiap Daerah

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten untuk tahun 2026 telah ditetapkan meningkat sebesar 6,74 persen dibandingkan dengan tahun 2025.

ump
Gubernur Banten Andra Soni dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Laksana Business Park, Agung Intiland, Pakuhaji,
Gubernur Banten Andra Soni dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Laksana Business Park, Agung Intiland, Pakuhaji, (© 2025 Liputan6.com)

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten untuk tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,74 persen dibandingkan tahun 2025. Kenaikan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 701 Tahun 2025 dan Nomor 702 Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2025. Dengan demikian, UMP Banten yang sebelumnya sebesar Rp2.905.119,90 pada tahun 2025, akan meningkat menjadi Rp3.100.881,40 pada tahun 2026.

Gubernur Banten, Andra Soni, juga telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun 2026 yang mencakup lima kategori usaha dengan 95 kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit. UMSP dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan karakteristik sektor, kemampuan usaha, dan tingkat risiko pekerjaan.

"Penetapan UMP dan UMSP serta UMK dan UMSK Tahun 2026 ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk melindungi daya beli pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif," ungkap Andra Soni pada Rabu, (24/12/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa proses pembahasan mengenai kenaikan upah melibatkan berbagai pihak, termasuk dewan pengupahan, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga akademisi. Kenaikan upah tersebut akan mulai berlaku pada 01 Januari 2026, dan Pemprov Banten berkomitmen untuk mengawasi penerapannya. "Pemprov Banten akan melakukan pengawasan, pembinaan, serta menindaklanjuti pengaduan ketenagakerjaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Andra.

Berikut adalah rincian kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Banten:

  1. Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebesar Rp3.360.078,06, naik 4,79 persen dari UMK 2025 yang sebesar Rp3.206.640,32 atau bertambah Rp153.437,74.
  2. Kabupaten Lebak sebesar Rp3.330.010,62, naik 4,97 persen dari Rp3.172.384,39 atau meningkat Rp157.626,23.
  3. Kabupaten Tangerang sebesar Rp5.210.377,00, naik 6,31 persen dari Rp4.901.117,00 atau bertambah Rp309.260,00.
  4. Kabupaten Serang sebesar Rp5.178.521,19, naik 6,61 persen dari Rp4.857.353,01 atau meningkat Rp321.168,18.
  5. Kota Tangerang sebesar Rp5.399.405,69, naik 6,50 persen dari Rp5.069.708,36 atau bertambah Rp329.697,33.
  6. Kota Cilegon sebesar Rp5.469.922,59, naik 6,67 persen dari Rp5.128.084,48.
  7. Kota Serang sebesar Rp4.665.927,94, naik 5,61 persen dari Rp4.418.261,13 atau meningkat Rp247.666,81.
  8. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp5.247.870,00, naik 5,50 persen dari Rp4.974.392,42 atau bertambah Rp273.477,58.

Besaran UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota)

Tahun 2026, besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Banten mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut adalah rincian UMSK untuk masing-masing daerah:

  1. Kabupaten Serang menetapkan UMSK untuk Sektor I sebesar Rp5.345.521,19 dan untuk Sektor II sebesar Rp5.290.521,19.
  2. Kota Tangerang Selatan menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.297.813,00 dan Sektor II sebesar Rp5.272.842,00.
  3. Kota Cilegon menetapkan UMSK dengan Sektor I sebesar Rp5.606.670,54, Sektor II sebesar Rp5.566.663,21, dan Sektor III sebesar Rp5.499.553,85.
  4. Kota Tangerang menetapkan UMSK Sektor I sebesar Rp5.777.364,08, Sektor II sebesar Rp5.561.387,86, Sektor III sebesar Rp5.480.396,77, Sektor IV sebesar Rp5.453.399,74, dan Sektor V sesuai kesepakatan.
  5. Kabupaten Lebak menetapkan UMSK sebesar Rp3.487.636,85, yang merupakan UMSK perdana karena sebelumnya daerah ini belum memiliki upah sektoral.
  6. Kabupaten Tangerang menetapkan UMSK Sektor I yang dibagi menjadi Sub Sektor 1A sebesar Rp5.290.110,00 dan Sub Sektor 1B sebesar Rp5.263.540,00, Sektor II sebesar Rp5.225.909,00, serta Sektor III yang dibagi menjadi Sub Sektor 3A sebesar Rp5.242.278,00 dan Sub Sektor 3B berdasarkan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja.

Dengan adanya penetapan UMSK ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di masing-masing daerah. Kenaikan upah ini juga menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan adil bagi semua pekerja.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Pandasurya Wijaya
Editor Pandasurya Wijaya
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kaca Rumah Dinas Diduga Ditembak, Wabup Deli Serdang Curiga Motif Intimidasi

{{caption}}
Viral Video Pertengkaran Penumpang Dilerai Petugas Bandara Soekarno Hatta

{{caption}}
Maling di Mojokerto Tepati Janji dalam Surat, Kembalikan Uang ke Pemilik Toko

{{caption}}
Kepala BPOM Beberkan Tantangan Pengawasan Program MBG

{{caption}}
Cerita Mahasiswa Tentang Pertemuan dengan Wapres Gibran

{{caption}}
Gempa M 6,7 Palu, Pasien RSUD Sulbar Dievakuasi ke Tenda Darurat

Topik Terkait
{{caption}}
UMK 2026 Bantul Ditetapkan Naik 6,29 Persen, Pemkab Bantul Segera Sosialisasikan

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera menyosialisasikan besaran UMK 2026 Bantul yang telah ditetapkan naik 6,29 persen kepada pelaku usaha dan pekerja, demi memastikan kepatuhan semua pihak.

UMK 2026 Bantul
{{caption}}
Airlangga Hartarto: Penetapan UMP 2026 Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan formulasi penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menepis protes buruh.

UMP 2026
{{caption}}
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026: Stafsus Sebut Telah Lewati Musyawarah Panjang

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mengungkapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 telah melalui musyawarah panjang, meski ada penolakan buruh.

UMP DKI Jakarta 2026
{{caption}}
UMK Kabupaten Probolinggo 2026 Naik 6 Persen, Tembus Rp3 Juta Lebih

UMK Kabupaten Probolinggo 2026 resmi ditetapkan naik 6 persen menjadi Rp3.164.526, berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, membawa angin segar bagi pekerja di wilayah tersebut.

UMK Kabupaten Probolinggo 2026
{{caption}}
VIDEO: Kejutan! Pramono Umumkan UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Menjadi Rp5,729 Juta

Jakarta mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp5.729.876.

UMP Jakarta 2026
{{caption}}
UMP Jateng 2026 Naik Rp158.037 Menjadi Rp2.327.286, Ini Daftar Besaran UMR Tiap Daerah

UMP Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp2.169.349,00, naik menjadi Rp2.327.386,07 pada 2026 mendatang. Kenaikannya sebesar Rp158.037,07.

Ahmad Luthfi
{{caption}}
Dedi Mulyadi Putuskan UMP Jawa Barat Jadi Rp2,3 Juta untuk Tahun 2026

Dedi menjelaskan, upah minimum untuk provinsi naik hingga 0,7 persen, sementara upah minimum sektoral naik hingga 0,9 persen.

UMP Jabar
{{caption}}
UMK Bandung 2026 Diusulkan Naik 5,72% Jadi Rp3,97 Juta

Rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung tidak hanya menyusun usulan untuk kenaikan UMK tapi juga mencakup usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

Bandung
{{caption}}
Naik Jadi Rp5,7 Juta, Begini Mekanisme Penghitungan UMP Jakarta

Angka ini naik 6,17 persen atau sekitar Rp333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

UMP Jakarta
{{caption}}
UMP Sulteng 2026 Ditetapkan Rp3,17 Juta, Naik 9,08 Persen

Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah resmi menyepakati UMP Sulteng 2026 sebesar Rp3.179.565, naik 9,08 persen, diharapkan menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim investasi daerah.

UMP Sulawesi Tengah
{{caption}}
Resmi! UMP Sumsel 2026 Naik 7,10 Persen Jadi Rp3,94 Juta, Berikut Rinciannya

Pemerintah Provinsi Sumsel resmi menetapkan UMP Sumsel 2026 naik 7,10 persen menjadi Rp3,94 juta. Simak detail kenaikan upah minimum provinsi dan sektoral di sini.

UMP Sumsel 2026
{{caption}}
UMP Kalteng 2026 Resmi Naik Rp212 Ribu, Jadi Rp3,6 Juta Lebih

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng 2026 sebesar Rp3.686.138, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp212.516 dari tahun sebelumnya.

UMP Kalteng 2026
{{caption}}
JPS: Program Padat Karya DKI Jakarta Tepat Jaga Daya Beli Warga

Jakarta Public Service (JPS) menilai Program Padat Karya DKI Jakarta sebagai solusi tepat menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan dan BBM.

bbm
{{caption}}
Muhammadiyah Gelar Shalat Idul Fitri 1447 H di 56 Lokasi Kalteng, Terapkan Kalender Hijriah Global

Warga Muhammadiyah di Kalimantan Tengah melaksanakan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di 56 lokasi, mendahului pemerintah dan sejalan dengan penerapan Kalender Hijriah Global Tugas (KHGT) yang dicanangkan Muhammadiyah.

ahmad syari
{{caption}}
Lulusan Baru Rasakan Manfaat Nyata Program Magang Nasional Prabowo

Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah memberikan manfaat langsung bagi lulusan baru, membekali mereka dengan pengalaman kerja nyata dan gaji setara UMP.

dunia kerja
{{caption}}
Berita Jakarta Terkini: UMP 2026, Kebakaran Cipinang Muara, hingga Rekayasa Lalin MRT

Simak rangkuman **Berita Jakarta Terkini** pada Jumat (9/1) meliputi kebijakan UMP 2026, insiden kebakaran di Cipinang Muara, pengangkutan sampah, hingga rekayasa lalu lintas MRT.

cipinang muara
{{caption}}
Ada Demo Buruh Protes Soal UMP, Ini Respons Gubernur Pramono

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan aksi buruh di Jakarta tidak berkaitan dengan UMP DKI 2026, melainkan menyuarakan kebijakan upah di daerah lain.

berita update
{{caption}}
Tolak UMSK 2026 Ditetapkan Dedi Mulyadi, Buruh di Jabar Ancang-Ancang Mogok Massal

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

dedi mulyadi
{{caption}}
Satpol PP Serang Tertibkan 28 Bangunan Liar, Jaga Estetika Wilayah

Satpol PP Kabupaten Serang menertibkan 28 bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Serang–Jakarta. Aksi penertiban bangunan liar ini bertujuan mengembalikan fungsi tata ruang dan menjaga estetika lingkungan.

banten
{{caption}}
Banten Sambut Baik Penetapan Empat Sekolah sebagai SMA Garuda Transformasi 2026

Pemerintah Provinsi Banten mengapresiasi penetapan empat sekolah di wilayahnya sebagai bagian dari program SMA Garuda Transformasi 2026, sebuah langkah strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Jawara.

andra soni
{{caption}}
Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Pelayaran Libur Sekolah 2026

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara intensif memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran selama libur sekolah 2026 dengan uji petik kelaiklautan kapal di Pelabuhan Merak, memastikan perjalanan aman dan nyaman.

banten
{{caption}}
KAI Jakarta Gencarkan Penutupan Perlintasan Liar, 27 Titik Telah Ditutup Demi Keselamatan

PT KAI Daop 1 Jakarta telah menutup 27 perlintasan liar pada 2026, bagian dari upaya serius meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat. Penutupan Perlintasan Liar KAI Jakarta ini terus berlanjut.

banten
{{caption}}
KKDMP Lebak Optimistis Dorong Ekonomi Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat

Koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih (KKDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, menunjukkan optimisme tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

banten
{{caption}}
BPBD Lebak: 90 Desa Berpotensi Krisis Air Bersih Akibat Kemarau Panjang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak mencatat 90 desa berpotensi mengalami krisis air bersih dampak kemarau panjang, mendorong kesiapsiagaan tanggap darurat dan penyaluran bantuan.

air bersih