Sorot
{{caption}}
Jemaah Haji Dibekali Kartu Kendali, Hindari Jasa Kursi Roda Ilegal di Masjidil Haram

{{caption}}
Kemenhut Investigasi Kematian 2 Gajah Sumatera di Bengkulu

{{caption}}
KPK Jelaskan Poin Krusial Business Judgement Rule Jelang Vonis Kasus LNG

{{caption}}
Gunung Semeru 2 Kali Erupsi Beruntun, Tinggi Letusan Capai 700 Meter

{{caption}}
Pria di Karawang Tewas di Atas Motor, Diduga Terjerat Benang Layangan

{{caption}}
Serikat Buruh Tunggu Kerja Nyata Satgas PHK Bentukan Prabowo

Topik Terkait
{{caption}}
Resmi Ditetapkan, UMK Lampung Selatan 2026 Naik Signifikan Jadi Rp3,2 Juta

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi menetapkan UMK Lampung Selatan 2026 sebesar Rp3,21 juta, naik 4,64%. Ketahui detail kebijakan dan dampaknya bagi pekerja.

{{caption}}
UMP Banten 2026 Resmi Naik, Ini Rincian Upah Tiap Daerah

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten untuk tahun 2026 telah ditetapkan meningkat sebesar 6,74 persen dibandingkan dengan tahun 2025.

UMP
{{caption}}
Sahkan UMP Sulsel Rp3,921 Juta, Gubernur Andi Sudirman Wanti-wanti Perusahaan Tak Ingkar Janji

Pengesahan UMP Sulsel sebesar 7,21 persen berdasarkan kesepakatan Tripartit yang ada di Dewan Pengupahan Sulsel.

UMP
{{caption}}
Buruh Nilai Kenaikan UMP 2026 Belum Memuaskan, Ini Alasannya

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa variasi dalam kenaikan UMP untuk tahun 2026 cukup signifikan.

{{caption}}
Dewan Pengupahan Setujui UMP Sulsel Naik Rp3,92 Juta, Disnaker: Tunggu Penetapan Gubernur

Dengan kenaikan tersebut, UMP Sulsel tahun 2026 menjadi Rp3.921.088 dari sebelumnya Rp3.657.527.

{{caption}}
UMP Sulteng 2026 Ditetapkan Rp3,17 Juta, Naik 9,08 Persen

Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah resmi menyepakati UMP Sulteng 2026 sebesar Rp3.179.565, naik 9,08 persen, diharapkan menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim investasi daerah.

{{caption}}
UMP Kalteng 2026 Resmi Naik Rp212 Ribu, Jadi Rp3,6 Juta Lebih

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng 2026 sebesar Rp3.686.138, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp212.516 dari tahun sebelumnya.

{{caption}}
Pemprov Sumut Tetapkan UMP 2026 Sebesar Rp3,22 Juta, Naik Rp236.412 Dibanding 2025

Bobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

{{caption}}
Usul Kenaikan 8 Persen: Dewan Pengupahan Sumsel Bahas UMP 2026, Akankah Terealisasi?

Dewan Pengupahan Sumsel mengusulkan kenaikan UMP Sumsel 2026 sebesar 8 persen, namun penetapan akhir masih menunggu regulasi pusat. Akankah usulan ini disetujui?

{{caption}}
UMP Jawa Tengah 2025: Daftar Lengkap dan Dampaknya bagi Pekerja

Pemerintah Jawa Tengah telah memutuskan untuk menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5%, sehingga menjadi Rp2.169.349.

{{caption}}
UMP Jateng 2025 Naik Rp132.402 Jadi Rp2.169.349

Penetapan UMP 2025 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 30 Oktober 2024 terhadap undang-udang Cipta Kerja.

{{caption}}
UMP Sumbar 2025 Ditetapkan Rp2,99 Juta, Naik Rp182.744

Mahyeldi mengatakan, kenaikan tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada.

{{caption}}
Pemprov Papua Buka Posko Pengaduan UMP Papua 2026, Pastikan Hak Pekerja Terlindungi

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM membuka posko pengaduan UMP Papua 2026 untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan penerapan upah minimum berjalan sesuai ketentuan.

{{caption}}
Gubernur DKI Tegaskan Patuhi Kesepakatan Dewan Pengupahan Terkait UMP Jakarta 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tegaskan akan patuhi kesepakatan Dewan Pengupahan terkait penetapan UMP Jakarta 2026, meski KSPI menuntut kenaikan lebih tinggi.

{{caption}}
Wamenaker: Peran Pemda Kunci Wujudkan Stabilitas Ekonomi Nasional

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan krusialnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

{{caption}}
Rano Karno Sebut Ketidakpuasan UMP DKI Jakarta 2026 Wajar, Ini Penjelasannya

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai ketidakpuasan terhadap besaran UMP DKI Jakarta 2026 adalah hal wajar, mengingat proses panjang penetapannya.

{{caption}}
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026: Stafsus Sebut Telah Lewati Musyawarah Panjang

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mengungkapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 telah melalui musyawarah panjang, meski ada penolakan buruh.

{{caption}}
Menimbang Kenaikan UMP 2026: Antara Daya Beli Buruh dan Daya Saing Industri Nasional

Kebijakan Kenaikan UMP 2026 dengan formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) menjadi penentu keseimbangan daya beli buruh dan daya saing industri nasional di tengah ketidakpastian global.