Tolak Gugatan MAKI, MK Tetap Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun

Sementara itu, hakim konstitusi Suhartoyo mengatakan dalam putusan MK 112/PUU/XXX-2022 sesungguhnya secara eksplisit telah mempertimbangkan masa jabatan Pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir 20 Desember 2023 agar mendapat kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan. Dengan demikian, kata Suhartoyo, tidak ada lagi keraguan dalam putusan MK perihal masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun yang berlaku bagi pimpinan KPK saat ini.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bersama advokat Cristophorus Harno mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait masa jabatan pimpinan KPK yang telah diubah menjadi 5 tahun. Boyamin mengajukan uji materi Pasal 34 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK jo Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal itu, Boyamin meminta bilamana penerapan masa jabatan pimpinan KPK selama lima tahun itu dilakukan setelah era Firli Bahuri Cs.

MAKI mengajukan uji materi bahwa ketentuan masa jabatan 5 tahun agar untuk periode berikutnya. Bukan berlaku pada periode sekarang atau di kepemimpinan Firli dkk. "Alasan hukum tidak berlaku surut," tegas Boyamin. Alasan lain, adalah karena pimpinan KPK saat ini minim prestasi dan banyak melanggar kode etik. Perpanjangan periode satu tahun akan membebani KPK, menjadi makin terpuruk dan membuat pemberantasan korupsi terhambat. "Ujungnya indeks persepsi antikorupsi makin anjlok," jelasnya.

Dengan tidak diperpanjang satu tahun periode, maka akan segera dipilih pimpinan baru yang masih segar. Sehingga setidaknya, kata Boyamin, KPK tidak akan semakin terpuruk dan bisa diharapkan lebih berprestasi. "MAKI tetap berharap masa jabatan 5 tahun berlaku periode selanjutnya karena yang sekarang tidak berprestasi, kontroversial dan melanggar kode etik. Asas hukum adalah salah satunya kemanfaatan, selain keadilan dan kepastian hukum," jelas Boyamin.

Sebelum gugatan ini, MK mengabulkan seluruh permohonan pengujian UI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Permohonan diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan pengucapan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 digelar di MK, pada Kamis (25/5). Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun adalah tidak konstitusional dan mengubahnya menjadi lima tahun.