Tito Sentil Pemkab Mimika: APBD Rp8 Triliun tapi Tidak Ada Kemajuan
Daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.
tito karnavian
Daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.
Tito Sentil Pemkab Mimika: APBD Rp8 Triliun tapi Tidak Ada Kemajuan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kritik keras pemerintahan daerah (pemda) Mimika, Papua Tengah. Sebab, APBD yang digelontorkan sebanyak Rp8 triliun tak memberikan kemajuan yang signifikan.
"Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien," kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5).
-
Kapan Mpok Atiek bermimpi? Dalam mimpi, tanggal 10 bulan 7 tahun 2024, nggak dipikir, anggap aja bunga tidur," ujarnya.
-
Kapan doa mimpi buruk dibaca? Doa mimpi buruk ini bisa dibaca ketika bangun tidur.
-
Kapan Ridwan Kamil mencoblos? Hal itu ia sampaikan usai mencoblos surar suara di TPS 45, Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (14/2).
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
Tito menyebut, tak ada kemajuan di Mimika, lantaran belanja APBD yang dilakukan Pemda Mimika tak efektif dan efisien.
Terlebih, banyak daerah yang rasio sumber pendapatan keuangan daerahnya mayoritas masih mengandalkan transfer dari pusat ketimbang dari pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau daerah transfernya andalkan pusat, duitnya abis buat belanja pegawai, yang untuk masyarakat enggak sampe juga. Sebagian bocor," ucap Tito.
Oleh karena itu, Tito menjelaskan konsep menyusun perencanaan jangan semata untuk menghabiskan APBD. Melainkan memikirkan cara supaya postur PAD meningkat melalui mekanisme perencanaan dalam APBD.
Dia menilai daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup. Sebab, salah satu pemasukan PAD berasal dari retribusi pajak.
- Usai Dilantik, Bripda Bagus dapat Pesan yang Mendalam dari sang Jenderal 'Kalau Sudah Jadi Anggota Polri Ingat Ortu'
- RUU MK Dibahas Diam-Diam, PDIP: Ini Sisi Gelap Kekuasaan
- Cerita Perwira Polri Dapat Gelar Adat Melayu Riau, Berlaku Seumur Hidup
- PDIP Tugaskan Mantan Wali Kota Tri Adhianto Maju di Pilkada Bekasi 2024
- Wanita Ngaku Malaikat Resahkan Warga Depok, Minta Uang Satu Juta Rupiah dan Ancam Rusak Rumah
- Reforma Agraria Summit, AHY Bahas Tantangan di Sektor Agraria
Sebaliknya, pemerintah daerah jangan pernah mimpi untuk memajukan daerahnya jika rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) cuma 20 persen dan lebih banyak transfer dari pusat.
"Tapi daerah PAD-nya 5 persen, di bawah 20 persen, sudahlah daerah itu tak akan pernah mimpi untuk maju. Karena APBD itu kekunci untuk belanja pegawai sudah habis. Pendidikan kesehatan juga bocornya banyak. Kemiskinan tetap saja segitu. Stunting tetap saja segitu," tegas dia.
"Maka tolong rekan-rekan kuncinya menghidupkan swasta. Kalau ingin hidupkan swasta makan buatlah program untuk swasta hidup. Mulai masalah perizinan, lahan RTRW, RDTR. Itu dikerjakan betul. Dan buat birokrasi mudah agar swasta hidup," sambungnya.
Tito menyarankan daerah supaya mempergunakan APBD untuk mancing pihak swasta bangkit. Baginya, APBD tak akan pernah sejahterakan rakyat jika jumlahnya kecil dan masih banyak mengandalkan transfer dana dari pusat.
"Ini yang harus diubah menyusun perencanaan. Ini untuk mancing swasta bisa hidup dan PAD bisa naik. Kalau PAD bisa naik, saudara punya banyak uang," imbuh dia.
