Mendagri Tegaskan PSU Pakai APBD Karena Banyak Anggaran Tak Efisien: Ada Alokasi Uang Makan Rp51 M
Mendagri mengatakan banyak pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak efisien.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan banyak pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak efisien. Temuan ini yang membuat pemerintah meminta pemungutan suara ulang (PSU) memprioritaskan penggunaan APBD.
Awalnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan penggunaan APBN dalam membantu pelaksanaan PSU. Hal ini ditanyakan saat memimpin rapat bersama dengan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
"APBN yang disiapkan tadi belum ada angkanya. Maksudnya, apa mau dikembalikan ke daerah untuk melakukan efisiensi kembali atau ada tambahan dari APBN?," tanya Dede, Jakarta, Senin (10/3).
Kemudian, Tito menegaskan, prioritas pelaksanaan PSU diambil dari anggaran APBD lantaran banyak daerah tidak efisien dalam menggunakan APBD.
"Baik, prioritas kita adalah dari APBD sendiri. Karena kita paham karena kadang-kadang banyak yang tidak efisien di APBD tersebut," ujar Tito.
Mantan Kapolri ini kemudian memberikan contoh yaitu ada daerah yang mengalokasikan untuk uang makan sebesar Rp51 miliar per tahun.
"Artinya kalau dibagi 12, Rp51 miliar berarti Rp4 miliar/bulan. Itu kalau kita dalami lagi sampai satuan terkecil, ini enggak efisien," jelasnya.
Daerah Tak Punya Anggaran PSU
Apalagi, kata Titi, ada dua daerah yang belum memiliki ketersediaan anggaran untuk melaksanakan PSU. Yakni, Kabupaten Pasaman dan Boven Digoel. Untuk Pasaman, Tito akan memberikan kepastian terkait alokasi anggaran untuk PSU.
"Di Pasaman yang masih meminta waktu minggu ini, karena tarik-menarik mereka dengan KPUD-nya, karena kita berharap skenarionya KPUD Bawaslu mengajukan usulan jangan usulan maksimal, tetapi usulannya minimal bisa bekerja," tegasnya.
Sementara untuk Boven Digoel, Mendagri akan menerjunkan tim untuk membedah porsi APBD di lokasi tersebut. "Boven Digoel ini kalau ditanyakan kepala daerah pasti jawabannya 'enggak mampu tolong silakan dari APBN.' Tetapi ketika sudah dibedah anggaran mereka satu-satu, banyak sekali mggak efisien," ungkapnya.
"Ini yang kami lakukan turun dan membedah anggaran mereka. Belanja operasional yang tak perlu dll itu dikurangi," pungkasnya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7709282/original/047398800_1780509884-WhatsApp_Image_2026-06-03_at_18.47.11.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7703941/original/002742700_1780503492-WhatsApp_Image_2026-06-03_at_23.15.46.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5303081/original/010753100_1754044504-1000408667.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7525289/original/038831500_1780298579-WhatsApp_Image_2026-06-01_at_14.17.58.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7690730/original/050847900_1780488058-2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7694852/original/038402100_1780492891-WhatsApp_Image_2026-06-03_at_20.16.45.jpeg)
