Mendagri: Ada Anggaran Stunting Rp10 Miliar, Habis Cuma Buat Rapat Rp6 Miliar

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Menteri Dalam Negeri memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas daerah dan mengendalikan inflasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Simak bagaimana Peran Mendagri memastikan pembangunan berkelanjutan dan program prioritas nasional tetap berjalan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan strategi kompetisi anggaran Mendagri dengan insentif fiskal untuk mendorong realisasi APBD daerah secara optimal, menarik perhatian para pengamat.

Setelah Tito menyusuri anggaran dana, ternyata banyak dana daerah yang dipakai perjalanan dinas, rapat hingga perawatan

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Mendagri mengatakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan.

Mendagri memaparkan 10 daerah dengan kinerja realisasi APBD terbaik hingga yang perlu mendapat koreksi.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai suatu daerah mengalami kemajuan atau kemunduran.

Deddy Sitorus mengatakan banyaknya anggaran yang tidak penting bukti kurangnya pengawasan dari Kemendagri.

Tito meminta pada KPU dan Bawaslu serta KPUD, agar tidak mengajukan anggaran APBD untuk PSU dengan nominal yang tinggi.

Mendagri mengatakan banyak pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak efisien.

Efisiensi tersebut mencakup pengurangan protokel hingga biaya perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK).

Pembagian regional ini merupakan hasil evaluasi agar penghargaan tidak didominasi oleh daerah dengan kapasitas fiskal kuat.

Mendagri menjelaskan, khusus untuk Regional Papua, penghargaan kategori kota ditiadakan dan diganti dengan kategori ibu kota provinsi.

Program tersebut akan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan berbagai perbaikan infrastruktur.

Mendagri mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperluas program Makan Bergizi Gratis Asmat di wilayah 3T, berpotensi menggandeng gereja setempat untuk jangkauan lebih luas.

Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dorong orang tua aktif ke Posyandu setiap bulan. Ini penting untuk pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting, dan wujudkan generasi emas Donggala.

Pemerintah Kota Bogor secara resmi menjadikan Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan warga, bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di tingkat wilayah.

Perwakilan BKKBN Aceh gencar lakukan edukasi kesehatan reproduksi remaja di tengah arus informasi yang cepat, membekali generasi muda pemahaman penting agar mampu mengambil keputusan sehat dan bertanggung jawab.

Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan belanja rokok menjadi pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia, bahkan melebihi pengeluaran pangan bergizi. Simak analisis lengkap dampaknya.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau aktif memberdayakan keluarga untuk menurunkan prevalensi tengkes di wilayahnya, menargetkan angka 18,4 persen pada tahun 2026.