Mendagri: Ada Anggaran Stunting Rp10 Miliar, Habis Cuma Buat Rapat Rp6 Miliar

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Menteri Dalam Negeri memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas daerah dan mengendalikan inflasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Simak bagaimana Peran Mendagri memastikan pembangunan berkelanjutan dan program prioritas nasional tetap berjalan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan strategi kompetisi anggaran Mendagri dengan insentif fiskal untuk mendorong realisasi APBD daerah secara optimal, menarik perhatian para pengamat.

Setelah Tito menyusuri anggaran dana, ternyata banyak dana daerah yang dipakai perjalanan dinas, rapat hingga perawatan

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Mendagri mengatakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan.

Mendagri memaparkan 10 daerah dengan kinerja realisasi APBD terbaik hingga yang perlu mendapat koreksi.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai suatu daerah mengalami kemajuan atau kemunduran.

Deddy Sitorus mengatakan banyaknya anggaran yang tidak penting bukti kurangnya pengawasan dari Kemendagri.

Tito meminta pada KPU dan Bawaslu serta KPUD, agar tidak mengajukan anggaran APBD untuk PSU dengan nominal yang tinggi.

Mendagri mengatakan banyak pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak efisien.

Efisiensi tersebut mencakup pengurangan protokel hingga biaya perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran strategis Ketua DPRD dalam mendukung pembangunan nasional.

Tito menekankan, kecepatan dan akurasi data menjadi kunci percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak.

Mendagri mengatakan, masifnya program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mendagri mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas oleh Kementerian PKP.

Kemendagri diundang dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR untuk menyampaikan pembaruan terkait perkembangan pembangunan di daerah Otsus.

Mendagri juga menyoroti praktik baik (best practice) implementasi Danais di DIY yang menunjukkan tingkat penyerapan sangat tinggi, yakni di atas 95 persen.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno apresiasi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini memastikan MBG tepat sasaran, efisien, dan wujud keberpihakan pemerintah.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J Mailangkay, membeberkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan keberhasilan Program Bangga Kencana, meliputi penguatan data, pemerataan layanan KB, percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, d

Pemerintah Kabupaten Sigi serius mengimplementasikan Perda Kesehatan Reproduksi demi mencegah pernikahan dini dan menekan angka stunting di daerah, memastikan kualitas tumbuh kembang anak.

Pemenuhan gizi optimal anak sangat krusial untuk mendukung tumbuh kembang dan fungsi kognitif, mencegah stunting serta anemia, demi masa depan generasi penerus yang cerdas.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menjadi tuan rumah pertemuan regional AOFOG, memperkuat kolaborasi lintas negara untuk mengatasi tantangan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia dan Asia.

Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ditunjuk sebagai mitra strategis pemerintah untuk Undana Pengentasan Gizi melalui pendirian Pusat Unggulan Pemenuhan Pangan dan Gizi (CoE-PPG), membawa harapan baru bagi wilayah timur Indonesia.