LIVE

Terungkap! Modus Licik Korupsi KUR Pegadaian Takalar, Tenaga Kontrak Ditahan Kejari

Kejaksaan Negeri Takalar menahan seorang tenaga kontrak pemasaran KUR Pegadaian Takalar atas kasus korupsi senilai Rp466,4 juta. Bagaimana modus licik penyelewengan dana Korupsi KUR Pegadaian Takalar ini terbongkar?

sulawesi selatan
Kejaksaan Negeri Takalar menahan seorang tenaga kontrak pemasaran KUR Pegadaian Takalar atas kasus korupsi senilai Rp466,4 juta. Bagaimana modus licik penyelewengan dana Korupsi KUR Pegadaian Takalar ini terbongkar?
Kejaksaan Negeri Takalar menahan seorang tenaga kontrak pemasaran KUR Pegadaian Takalar atas kasus korupsi senilai Rp466,4 juta. Bagaimana modus licik penyelewengan dana Korupsi KUR Pegadaian Takalar ini terbongkar? (Merdeka.com)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, Sulawesi Selatan, telah menetapkan dan menahan seorang tenaga kontrak pemasaran dari pihak ketiga PT Pegadaian Kantor Cabang Takalar berinisial ADA. Penahanan ini dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Tersangka kini mendekam di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Takalar.

Kasus ini mencuat setelah ADA, yang berperan sebagai business process outsourcing (BPO) KUR, diduga kuat menyelewengkan pelunasan kredit dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Pegadaian Takalar. Penyelewengan ini terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2024, menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Total nilai penyelewengan mencapai lebih dari Rp466,4 juta.

Muhammad Musdar, Kepala Seksi Intelijen Kejari Takalar, menjelaskan bahwa ADA adalah tenaga pemasaran KUR dari PT Pesonna Optima Jasa, vendor yang bekerja sama dengan PT Pegadaian Kantor Cabang Takalar. Perbuatannya terungkap setelah serangkaian investigasi mendalam dilakukan oleh pihak berwenang.

Modus Penyelewengan Dana KUR yang Terbongkar

Modus operandi yang digunakan tersangka ADA terbilang licik dan sistematis. Salah satu cara utama adalah dengan menyelewengkan pelunasan kredit dana KUR dari nasabah secara langsung. Tersangka menerima pembayaran angsuran KUR dari nasabah di luar lingkungan Kantor Pegadaian, menciptakan celah untuk manipulasi.

Setelah menerima pembayaran, ADA tidak menyetorkan dana tersebut ke kasir Pegadaian. Sebaliknya, ia hanya memberikan nasabah bukti setoran berupa kwitansi palsu. Tindakan ini membuat nasabah percaya bahwa angsuran mereka telah dibayarkan, padahal dana tersebut justru masuk ke kantong pribadi tersangka.

Selain itu, ADA juga melakukan praktik "tumpang kredit" atau bagi dua dengan nasabah. Ia mengajak nasabah untuk melakukan top up atau penambahan nilai kredit dengan jumlah pinjaman yang lebih besar. Tersangka menjanjikan kepada nasabah bahwa pembayaran angsuran akan dibagi dua, namun faktanya pinjaman kredit nasabah tidak dibayarkan oleh tersangka, sehingga kredit mereka tetap menunggak.

Proses Penyelidikan dan Jeratan Hukum

Perbuatan tersangka ADA akhirnya terbongkar setelah pihak Pegadaian melakukan kunjungan langsung ke nasabah KUR. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan kejanggalan dalam pembayaran angsuran. Pihak Pegadaian kemudian melakukan perhitungan audit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan temuan hasil audit Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar, Kantor Daerah Pemeriksaan Makassar V.

Hasil audit menunjukkan total nilai uang yang dikorupsi oleh tersangka mencapai Rp466,4 juta lebih. Muhammad Musdar menegaskan, "Selanjutnya kami dari Kejaksaan melakukan permintaan Audit SPI untuk perhitungan kerugian keuangan negara dan hasilnya di temukan kerugian." Pernyataan ini menguatkan bukti kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan ADA.

Atas perbuatannya, tersangka ADA dijerat melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal ini mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh Kepala Kejari Takalar Nomor: PRINT-05/P.4.32/Fd.2/09/2025 tanggal 11 September 2025, tersangka ADA ditahan di Rutan Kelas IIB Takalar. Penahanan ini berlaku selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 11 September hingga 30 September 2025, guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Dugaan Korupsi Fadia Arafiq dalam Intervensi Pengadaan di Pekalongan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi Fadia Arafiq, mantan Bupati Pekalongan, terkait intervensi pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara.

Korupsi Fadia Arafiq
{{caption}}
KPK Ungkap Korupsi Outsourcing Fadia Arafiq: Perusahaan Keluarga Kantongi Rp46 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan korupsi outsourcing yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, di mana perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berdaya, disinyalir menerima Rp46 miliar dari proyek Pemkab Pekalongan.

KPK
{{caption}}
Setahun Jabat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dan Suami Dirikan 'Perusahaan Ibu' Bergerak di Bidang Penyediaan Jasa

KPK mengungkap kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing yang melibatkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, untuk periode 2021-2026 dan 2025-2030.

KPK
{{caption}}
Bupati Pekalongan Fadia Rafiq dan Kewajiban Perangkat Desa Menangkan Tender 'Perusahaan Ibu'

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, ditangkap dalam OTT KPK terkait kasus pengadaan outsourcing di sejumlah dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

KPK
{{caption}}
Selewengkan Gaji Pegawai Outsourcing, Eks Kepala BPKA Sulsel Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, Ammana tidak sendiri. Kejaksaan Negeri Maros turut menetapkan dua pimpinan perusahaan rekanan sebagai tersangka.

Korupsi
{{caption}}
Kejati Jateng Tahan Pegawai Bank Korupsi Purworejo, Rugikan Negara Rp4,2 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan seorang pegawai bank di Purworejo terkait dugaan korupsi Rp4,2 miliar. Modus 'layanan prioritas' palsu jadi pemicu kerugian negara.

Kejati Jateng
{{caption}}
Kejari Lampung Tetapkan 8 Orang Jadi Tersangka Kredit Cepat dan Kredit Umum, Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Kepala Kejari Bandar Lampung, Baharuddin mengatakan, kedelapan orang ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (25/11) setelah terpenuhinya alat bukti.

kredit bank
{{caption}}
Polresta Bandar Lampung Tetapkan Karyawan Bank BUMN Sebagai Tersangka Korupsi Rp 2 Miliar

Tersangka bekerja sebagai pengurus administrasi serta kelengkapan proses pinjaman di bank tempat ia bekerja.

lampung
{{caption}}
Costumer Service Bank BUMN Bobol Duit Nasabah Rp700 Juta, Begini Modusnya

Polda Aceh menangkap seorang karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) inisial AD, 30 tahun. Dia menguras deposito nasabah mencapai Rp700 juta.

BSI
{{caption}}
Makassar Jadi Tuan Rumah Simposium Kelautan Dunia, Perkuat Kolaborasi Akademisi Global

Kota Makassar menjadi pusat perhatian akademisi kelautan dunia dengan menjadi tuan rumah Simposium Kelautan Dunia Makassar, mempertemukan peneliti dan mahasiswa internasional untuk membahas inovasi dan solusi kelautan.

akademisi kelautan
{{caption}}
Mardiono Targetkan PPP Sulsel Raih Kursi Terbanyak di Pemilu Mendatang, Optimis Kembalikan Kejayaan Partai

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan **Target Kursi PPP Sulsel** di Pemilu Legislatif mendatang, optimis mengembalikan kejayaan partai setelah pelantikan pengurus baru DPW PPP Sulawesi Selatan.

dprd sulsel
{{caption}}
Mardiono Tegaskan Kader PPP Dukung Program Pemerintah Demi Kemajuan Bangsa

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menekankan pentingnya kader PPP Dukung Program Pemerintah yang pro-rakyat demi memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ekonomi nasional
{{caption}}
Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat, Pelaporan SPT Tahunan di Sulsel Tembus Hampir Setengah Juta

Kantor Wilayah DJP Sulselbartra mencatat peningkatan signifikan dalam Pelaporan SPT Tahunan di Sulawesi Selatan, menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik berkat kemudahan akses dan sosialisasi masif.

coretax
{{caption}}
Penerimaan Pajak Sulawesi Capai Rp6,33 Triliun per Mei 2026, Lampaui Pertumbuhan Nasional

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Sulselbartra berhasil menghimpun penerimaan pajak Sulawesi sebesar Rp6,33 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan yang melampaui rata-rata nasional.

djp kemenkeu
{{caption}}
PLN UP3 Parepare Libatkan UMKM Perkuat Ekosistem Gaya Hidup Elektrik di SPKLU

PLN UP3 Parepare melibatkan UMKM lokal untuk memperkuat ekosistem gaya hidup elektrik di SPKLU, membuka peluang ekonomi baru, dan mendukung penggunaan kendaraan listrik.

ekonomi kreatif
{{caption}}
Polresta Bandarlampung Tetapkan Dua Tersangka Kasus Penimbunan MinyaKita

Polresta Bandarlampung terus mendalami kasus penimbunan MinyaKita, memeriksa 12 saksi dan menetapkan dua tersangka. Simak perkembangan terbaru penyelidikan dugaan penyalahgunaan minyak goreng bersubsidi ini yang merugikan konsumen.

bandarlampung
{{caption}}
Pasutri Pemilik WO Marwah Ditangkap Polisi Terkait Dugaan Penipuan Calon Pengantin di Jaktim

Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menahan pasangan suami istri pemilik WO Marwah atas dugaan penipuan calon pengantin, menyusul banyaknya laporan korban yang merasa dirugikan.

antara news
{{caption}}
Polres Situbondo Dalami Kasus Pencabulan Bocah Empat Tahun oleh Kakek 60 Tahun

Polres Situbondo tengah mendalami kasus pencabulan bocah berusia empat tahun yang diduga dilakukan oleh seorang kakek 60 tahun. Kasus Pencabulan Situbondo ini dilaporkan setelah korban mengeluh sakit pada alat vitalnya.

jawa timur
{{caption}}
Polisi Persilakan Korban Pelecehan Seksual Oknum Dosen UIN Semarang Melapor, Jamin Perlindungan

Polrestabes Semarang membuka pintu bagi korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen UIN Semarang untuk melapor, menjamin perlindungan dan proses hukum yang profesional.

antara news
{{caption}}
Ahmad Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Little Aresha

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

ahmad sahroni
{{caption}}
YouTuber Resbob Dituntut 2,5 Tahun Penjara Akibat Ujaran Kebencian

YouTuber Resbob, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nashihan, menghadapi tuntutan 2,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian terhadap masyarakat Sunda, memicu sorotan publik.

hukum pidana