Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Evakuasi Kereta di Bekasi Timur Masih Berlangsung, Layanan ke Cikarang Lumpuh Total

{{caption}}
Kondisi Terkini Korban Kecelakaan KRL di RSUD Bekasi, Sebagian Jalani Operasi

{{caption}}
Imbas Kecelakaan KRL, Penumpang Kereta Jarak Jauh Harus Tunggu sampai 4 Jam Karena Jadwal Tak Pasti

{{caption}}
Kondisi Perlintasan Tanpa Palang Pintu, Saksi Bisu Awal Mula Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi

{{caption}}
Hakim PN Tais Bengkulu Buka Suara Usai Disebut Sebagai Pemilik Daycare Aniaya Balita

{{caption}}
Viral Bocah 11 Tahun Kecanduan Hirup Bensin, Ada Kisah Pilu di Baliknya

Topik Terkait
{{caption}}
Tiga Terdakwa Kasus Suap dan TPPU CPO Dituntut 9-17 Tahun Penjara

Kejaksaan Agung menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana penjara 9 hingga 17 tahun, denda, serta uang pengganti. Kasus suap dan TPPU CPO ini melibatkan advokat d

{{caption}}
Terungkap! Total Suap Putusan Lepas Kasus CPO Rp39,1 Miliar Ditetapkan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan total suap Rp39,1 miliar dalam kasus putusan lepas CPO, melibatkan sejumlah hakim dan panitera. Simak detail pembagian uang haram ini!

{{caption}}
Temuan Baru Kejagung, Hakim Djuyamto Titip Tas Berisi Puluhan Lembar Dolar Singapura ke Satpam PN Jaksel Sebelum Ditangkap

Uang mata asing itu diduga terkait suap vonis lepas korporasi terdakwa korupsi minyak mentah.

{{caption}}
Kejagung Ungkap Alasan Sita Mobil Mewah hingga Moge dalam Kasus Jual Beli Vonis Korupsi Ekspor CPO

Barang bukti disita seperti mobil Ferrari Spider, Nissan GT-R, Mercedes Benz, 21 sepeda motor yang di antaranya ada Harley Davidson.

{{caption}}
AKBP Bintoro Diduga Terima Uang Ratusan Juta Saat Tangani Kasus Dugaan Pembunuhan Anak Bos Prodia

Informasi itu diungkap dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Polda Metro Jaya pada Jumat (7/2/2025) kemarin.

{{caption}}
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari

Penggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.

{{caption}}
Geledah Kediaman Kejari Bondowoso, KPK Temukan Catatan Aliran Uang

Catatan alira uang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso.

{{caption}}
KPK Geledah Kantor Kejari, Temukan Bukti Kasus Suap Kajari Bondowoso

Saat ini, KPK tengah mengusut kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro.

{{caption}}
FOTO: Ekspresi Kajari Bondowoso Dkk Saat Ditahan KPK: Tangan Diborgol, Wajah Ditutup Masker

KPK menahan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan tiga orang lainnya terkait suap Rp475 juta dalam penanganan kasus korupsi pengadaan holtikultura.

{{caption}}
Kajari Bondowoso Ditetapkan Tersangka dan Diduga Terima Suap Rp475 Juta Penanganan Proyek Holtikultura

KPK tetapkan empat tersangka terkait OTT di Bondowoso

{{caption}}
Terbukti Korupsi Dana Hibah Pokir, Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Dihukum 9 Tahun Penjara

Sahat juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar.

{{caption}}
AKBP Bambang Kayun Divonis 6 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp26,4 Miliar Terkait Kasus Suap

Vonis itu dibacakan majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/9).

{{caption}}
Pengusaha Rokok Haji Her Bantah Kenal Tersangka Kasus Bea Cukai

Pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her menegaskan tidak mengenal para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, usai diperiksa KPK. Simak selengkapnya pernyataan Haji Her terkait kasus Bea Cu

{{caption}}
KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa di Pati, Libatkan Bupati Nonaktif Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

{{caption}}
KPK Bantah Intimidasi Istri Ono Surono dalam Penggeledahan Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intimidasi terhadap istri Ono Surono saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jabar. KPK menegaskan proses berjalan lancar dan CCTV dimatikan sukarela oleh keluarga.

{{caption}}
KPK Bawa 13 Orang Terkait OTT Bupati Cilacap ke Jakarta untuk Pemeriksaan Lanjut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 dari 27 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi.

{{caption}}
Kejati NTB Apresiasi Dukungan Masyarakat dalam Pengusutan Kasus Suap DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

{{caption}}
Eks Dirut Inhutani V Dituntut 4 Tahun 10 Bulan Penjara dalam Kasus Dugaan Suap

Jaksa meyakini Dicky terbukti menerima suap dari pengusaha swasta untuk memuluskan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan.

{{caption}}
Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Sumatra II, Kasus Dugaan Korupsi Rusun Rp64 Miliar Terkuak

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti.

{{caption}}
Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Hirup Udara Bebas, Dikenai Wajib Lapor

Mukti Agung dinyatakan bebas bersyarat Jumat 24 April 2026 siang kemarin. Saat keluar dari lapas, Mukti Agung didampingi sejumlah orang.

{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

{{caption}}
Kejaksaan Kotim Tegaskan Pentingnya Pahami Aturan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

add
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

{{caption}}
KPK Bongkar Akar Korupsi Politik, Tata Kelola Parpol Jadi Kunci

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.