STIH Manokwari Dukung Penguatan Peran MRPB dalam Hukum Adat dan Perlindungan OAP

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

DPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting merumuskan arah pembangunan Papua yang inklusif, berpihak OAP, serta melestarikan kearifan lokal.

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.

Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua gencar memperjuangkan Perlindungan Tanah Adat Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) demi mencegah praktik jual beli lahan yang merugikan masyarakat adat.

Polda Papua Barat resmi menggandeng STIH Manokwari untuk membentuk pusat studi kepolisian. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan keamanan masyarakat dan memperkuat dunia akademik.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serius mengawal isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. DPD RI Kawal HAM Papua melalui mekanisme kelembagaan dan advokasi politik, memastikan perhatian pemerintah pusat serta solusi berkelanjutan.

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Wamendagri Ribka menilai keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua.

DPRK Otsus Kota Sorong berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah daerah agar benar-benar berpihak pada Orang Asli Papua (OAP). Simak peran strategis mereka!

STIH Manokwari mengusulkan perubahan status menjadi institut untuk memperluas mandat akademik dan menyesuaikan kebutuhan daerah, bukan langsung universitas. Apa saja persiapannya?

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan sinergi adat pemerintah krusial bagi pembangunan hukum daerah, menciptakan kepastian hukum berkeadilan dan menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman Kalimantan Tengah.

Kanwil Kemenkumham Maluku terus mengoptimalkan peran pos bantuan hukum (posbankum) guna memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa, memastikan keadilan dapat dijangkau.

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

Prof. Kurnia Warman dari Universitas Andalas menegaskan bahwa Hukum Agraria adalah mekanisme efektif bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka, mengakomodasi hukum adat sebagai hukum positif tak tertulis.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius memperkuat identitas bangsa dengan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat, menjadikannya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Langkah ini sekaligus wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.