Kebijakan Daerah

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan unit kerja yang berkaitan langsung dengan layanan publik tetap wajib bekerja dari kantor, meskipun kebijakan WFH mulai diterapkan, demi menjaga kualitas Layanan Publik Papua Tengah.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menekankan pentingnya Penguatan Komunikasi DPRD Jabar dan masyarakat melalui teknologi digital guna mempercepat penyelesaian masalah daerah.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari berkomitmen mendukung penguatan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam pengembangan hukum adat dan perlindungan Orang Asli Papua (OAP) melalui kajian akademik dan riset, demi pembangunan inklusif.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menekankan pentingnya Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas sebagai upaya optimalisasi penggunaan keuangan daerah, membuat pembaca penasaran bagaimana langkah konkretnya untuk penghematan.

Kekhawatiran akan efisiensi anggaran tidak pengaruhi Nasib PPPK Parimo. Pemkab Parigi Moutong memastikan pegawai PPPK tetap bekerja, menepis isu perumahan. Bagaimana dampak fiskalnya?

Bupati Lumajang mengizinkan ASN Bawa Mobil Dinas Mudik Lumajang Lebaran 2026. Kebijakan ini mempertimbangkan keamanan aset daerah, dengan seluruh biaya operasional ditanggung pribadi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pemberian THR PPPK Pemprov Sulsel, termasuk bagi pegawai paruh waktu, jelang Lebaran 2026 sebagai bentuk perhatian daerah.

Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kabar gembira bagi ribuan PPPK paruh waktu dengan memastikan pencairan THR sebelum Lebaran 2026, sebuah kebijakan yang menjadi perhatian khusus bagi para abdi negara.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya penguatan kebijakan Mitigasi Bencana Berbasis Riset dan inovasi sebagai kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bogor tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) Kepemudaan untuk memperkuat keterlibatan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah, sebagai turunan Perda Kepemudaan 2017.

Pemerintah Kabupaten Cirebon serius menggarap program Satu Data Indonesia Cirebon 2026 dengan menyiapkan ribuan data sektoral demi perencanaan pembangunan yang akurat dan terpercaya.

Pemerintah Kota Bengkulu memberlakukan retribusi sampah TPA Air Sebakul untuk kendaraan pengangkut mandiri dan swasta, bertujuan optimalkan pengelolaan dan tingkatkan PAD.

LKBN ANTARA biro NTB memperingati HUT ANTARA NTB ke-88 dengan pameran foto jurnalistik dan peluncuran buku 'Dari Api ke Aksara', merefleksikan perjalanan panjang dalam mencerdaskan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan kebijakan Pembebasan PBB Petani Lebak untuk lahan 5.000 meter persegi, diharapkan mampu mendongkrak produksi pangan dan kesejahteraan petani. Simak dampaknya!

Empat daerah di Sulawesi Tengah telah mengalokasikan Anggaran Berbasis Ekologis sejak 2021-2022, menunjukkan komitmen serius terhadap keberlanjutan lingkungan di tengah krisis iklim.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan penggunaan sarung batik/lurik bagi ASN setiap Jumat. Langkah ini tak hanya melestarikan budaya, tetapi juga efektif mendongkrak bisnis UMKM lokal. Bagaimana dampaknya?

DPRD Buleleng menilai Ranperda Widyalaya Pasraman sangat strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan Hindu di daerah tersebut, menjadikannya fondasi penting bagi masa depan.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan Sensus Ekonomi 2026 krusial sebagai instrumen perencanaan kebijakan daerah. Mengapa data akurat begitu vital untuk pembangunan?

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan 3.078 honorer diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu Bekasi. Anggaran Rp93 miliar telah disiapkan, namun prosesnya masih menunggu Keputusan Bupati. Bagaimana nasib mereka?

Dinas Kominfo Bantul menanti arahan Pemkab terkait efisiensi program akibat pengurangan TKD Bantul sebesar Rp157 miliar pada 2026, menimbulkan pertanyaan besar soal prioritas.