Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensesneg: Apa Salahnya?
Prasetyo meminta masyarakat untuk melihat secara menyeluruh, tidak hanya menilai kekurangan para mantan presiden.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal usulan Presiden kedua RI Soeharto menjadi pahlawan nasional. Menurutnya, usulan tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena merupakan bentuk penghormatan kepada mantan presiden atas jasa-jasa mereka bagi bangsa dan negara.
"Kalau berkenaan dengan usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4).
Prasetyo meminta masyarakat untuk melihat secara menyeluruh, tidak hanya menilai kekurangan para mantan presiden. Ia menekankan, menjadi presiden bukan hal mudah, apalagi menghadapi kompleksitas permasalahan bangsa.
"Tidak mudah menjadi Presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak ketahui. Jadi menurut saya tidak ada masalah," jelasnya.
Tak Ada Pemimpin yang Sempurna
Menanggapi anggapan Soeharto tidak layak jadi pahlawan karena kasus hukum di masa lalu, Prasetyo mengatakan tidak ada pemimpin yang sempurna. Menurutnya, semangat dari pemberian gelar pahlawan nasional adalah penghargaan atas jasa, bukan sekadar penilaian atas kekurangan.
"Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," ujarnya.
"Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita," tutup Prasetyo.
Usulan Pahlawan Nasional Berawal dari Masyarakat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, usulan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto berasal dari masyarakat. Prosesnya dimulai dari seminar dan masukan yang melibatkan tokoh serta sejarawan.
"Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional," ujar Saifullah usai acara halalbihalal Menko PM di Jakarta, Minggu (20/4) malam.
Setelah usulan diterima, proses dilanjutkan ke bupati/wali kota, lalu ke gubernur. Selanjutnya, akan dilakukan seminar lanjutan sebelum masuk ke Kementerian Sosial.
"Setelah itu, nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami," jelasnya.
Kementerian Sosial kemudian membentuk tim khusus melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial untuk menelaah semua nama calon pahlawan dari seluruh provinsi.
"Timnya juga terdiri dari berbagai pihak. Ada akademisi, sejarawan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat," lanjutnya.
Setelah semua masukan dirampungkan, nama-nama calon pahlawan nasional akan difinalisasi dan dikirimkan ke Dewan Gelar.
"Nah, setelah itu, nanti kami matangkan. Saya akan mendiskusikan, dan memfinalisasi. Kami tanda tangani. Langsung kami kirim ke Dewan Gelar," pungkas Saifullah Yusuf.