Senin Besok, Polda Metro Jaya Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Selama masa gelar perkara, kuasa hukum Roy Suryo CS menyebutkan pihak penyidik tidak mau menunjukan ijazah asli Jokowi yang telah disita.

Roy Suryo juga menunjuk dokumen sebagai alat bukti pendukung atas pernyataannya.

Sebelum menghadiri kluster kedua gelaran perkara, Roy Suryo sempat menyindir penyidik soal pasal 32 dan 35 UU ITE yang menjeratnya.

Yang mewakili Jokowi adalah Kuasa Hukumnya, Yakup Hasibuan di Polda Metro Jaya. Meski demikian, Jokowi sudah mendengarkan pemaparan dari penyidik.

Polda Metro Jaya akan menggelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada Senin, 15 Desember, yang dipastikan akan dihadiri kuasa hukum Jokowi.

Kubu Roy Suryo Cs sudah siap menghadapi gelar perkara khusus tersebut dengan mendampingi para kliennya yang sudah berstatus tersangka.

Budi membeberkan, setelah gelar perkara khusus rampung, penyidik akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh Roy Suryo.

Gelar perkara khusus pertama kali diajukan ke bagian Wasidik Polda Metro Jaya pada 21 Juli 2025.

Para terlapor mencakup Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, Rismon Sianipar, serta sejumlah individu lainnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali dipanggil oleh polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Diketahui, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) meminta agar perkara itu dilakukan gelar perkara saat menyambangi Polda Metro Jaya, pada Senin (21/7).

Dinaikkan status penyidikan itu setelah dilakukan gelar perkara pada Kamis (10/7) malam.

Jaksa sudah menyatakan tak ada lagi kekurangan dalam berkas perkara sebelumnya dikirim kepolisian ke Kejati DKI Jakarta.

Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyidik.

Kasus dugaan ijazah Presiden Joko Widodo, yang telah berlangsung hampir satu tahun, sampai saat ini belum juga diajukan ke pengadilan.

Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar telah menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice.

Penghentian penyidikan dilakukan melalui mekanisme restorative justice setelah tercapai kesepakatan damai antara pelapor dan para tersangka.

Menurut Roy Suryo, kuasa hukum maupun Rismon tak punya kewenangan untuk memberikan penilaian, biarkan penyidik yang memastikan.

Ajeng mengatakan, pihaknya segera memastikan terlebih dahulu keterkaitan mediasi yang akan datang dengan melakukan koordinasi dengan klien serta panitera.

Mediasi dimulai pukul 10.50 WIB dilakukan di salah satu ruang PN Solo dipandu Prof Adi Sulistiyono, Guru Besar dan dosen UNS.

Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) menggelar sidang kedua kasus gugatan dengan nomor 101/Pdt.G/2026/PN Skt, Selasa (19/5).

Gugatan kali ini diajukan Sigit Pratomo alumi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan kurator.

Menurut Irpan, pihaknya menerima sepenuhnya putusan PN Surakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dengan terbitnya akta tersebut, perkara secara resmi bergerak menuju kewenangan Pengadilan Tinggi Semarang untuk diperiksa pada tingkat Banding.