Satgas Yuridis Tegaskan Validitas Dokumen PTSL Barito Utara untuk Kepastian Hukum

Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kantor Pertanahan setempat memperkuat kolaborasi pengelolaan aset tanah pemerintah, bertujuan mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, modern, dan akuntabel.

Kantor Pertanahan Trenggalek menargetkan penerbitan 25 ribu sertifikat tanah melalui program PTSL pada tahun 2026, mencakup 12 ribu hektare di tujuh kecamatan dan 48 desa, demi pengamanan aset dan peningkatan nilai ekonomi lahan.

BPN NTT gencar dorong penerapan sertifikat tanah elektronik untuk perlindungan hak masyarakat dan cegah sengketa. Temukan bagaimana inovasi ini menjamin kepastian hukum!

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tegaskan pentingnya dukungan Pemda dalam program Sertifikasi Tanah. Tanpa dokumen dari desa, sertifikat tak bisa terbit. Mengapa ini krusial?

Selain jaminan perlindungan dari mafia tanah, dengan adanya sertifikat, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).

Sertifikasi tanah juga akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

Pemerintah Kota Semarang mengajukan banding putusan PTUN terkait sengketa direksi PDAM Tirta Moedal, menegaskan komitmen menjaga stabilitas perusahaan dan pelayanan publik. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menjamin operasional PDAM tetap berja

Kemenkum Sulut perkuat pembinaan notaris di Minahasa Selatan, memastikan profesionalisme dan akuntabilitas untuk layanan hukum optimal kepada masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto berkomitmen mengawal Penguatan Regulasi Daerah Jember melalui pendampingan penyusunan naskah akademik, demi perda berkualitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Polres Kotim berhasil mengungkap 80 kasus kejahatan jalanan sepanjang Januari-Mei 2026, mengamankan 78 tersangka. Simak dominasi kasus curat dan pengungkapan curanmor di Kotim.

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

Polresta Palangka Raya berhasil mengungkap lima kasus kejahatan jalanan menonjol sepanjang Januari-Mei 2026, termasuk curat, curanmor, dan curas. Peningkatan kewaspadaan masyarakat sangat dibutuhkan.

Polres Gunung Mas berhasil mengungkap kasus pencurian sawit di perkebunan PT ALS Manuhing, menetapkan seorang tersangka yang terancam hukuman berat berdasarkan KUHP baru.

Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, terus mengawal ketersediaan elpiji tiga kilogram di wilayahnya untuk memastikan pasokan aman dan harga terjangkau bagi masyarakat, mengatasi tantangan distribusi yang ada.

Pemerintah Kabupaten Sukamara menyiapkan sejumlah lahan strategis di lima kecamatan untuk mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih, guna memperkuat ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.