Penambahan Nilai Tinggi, Menteri ATR/Kepala BPN: Lanjutkan dan Percepat PTSL
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Penambahan Nilai Tinggi, Menteri ATR/Kepala BPN: Lanjutkan dan Percepat PTSL
Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Saya membagikan beberapa sertipikat hasil PTSL. Dari target PTSL di Kalimantan Timur sebanyak 2,2 juta bidang dan yang sudah selesai kurang lebih 75%," kata Hadi Tjahjanto usai menyerahkan sertipikat.
Ia mengungkapkan, dampak yang diperoleh dari adanya PTSL, yakni terdapat pertambahan ekonomi. Menurut Hadi Tjahjanto, khusus di Kalimantan Timur, pertambahan ekonomi yang dihasilkan program PTSL mencapai kurang lebih Rp25 triliun sejak 2017-2023.
"Oleh sebab itu, PTSL terus kita lanjutkan dan percepat sampai dengan 2024 nanti, program PTSL yang bisa kita realisasikan 126 juta bidang yang terdaftar dan kemudian sertipikatnya diharapkan mendekati dari jumlah itu," ujarnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, jumlah bidang tanah terdaftar di Indonesia hingga saat ini sebanyak 105,2 juta bidang dengan dampak penambahan ekonomi yang begitu besar. "Kalau seluruh Indonesia ada (penambahan ekonomi, red) Rp5.574 triliun dari PTSL. Oleh sebab itu terus kita kejar," sebut Menteri ATR/Kepala BPN.
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Hadi Tjahjanto menuturkan, Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki program PTSL, namun juga ada program Redistribusi Tanah yang berasal dari tanah telantar. Oleh sebab itu, penting menurutnya turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan tahu permasalahan secara langsung. "Tentunya penting pula sinergi kolaborasi dengan lembaga dan kementerian lainnya," pungkasnya.
Laurenius Anyek Lawai (45) seorang petani yang juga menerima sertifikat dari tangan Menteri ATR merasa sertifikat itu penting untuk dimiliki. Menurutnya, kasus penyerobotan lahan yang terjadi dapat diantisipasi dengan adanya sertifikat tanah.
Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur dan Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7589352/original/039823000_1780371556-IMG_2661.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7601690/original/071789200_1780385577-IMG-20260602-WA0026.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7598992/original/073413000_1780382640-1001320591.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7513600/original/077726100_1780285828-Megawati_Gandeng_Prabowo.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7600192/original/041429200_1780383981-WhatsApp_Image_2026-06-02_at_13.56.06.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7600088/original/006000400_1780383779-IMG_2692.jpg)
