Saat Ekonomi Tertekan, PDIP Tegaskan Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh Jadi Prioritas

Dampaknya dirasakan luas, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan industri pengolahan.

Tekanan ekonomi global dan nasional dinilai semakin memperburuk kondisi buruh di Indonesia. Fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak dunia, serta mahalnya bahan baku impor mendorong lonjakan biaya produksi yang berujung pada kebijakan efisiensi perusahaan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dampaknya dirasakan luas, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan industri pengolahan. Gelombang PHK serta berkurangnya perlindungan sosial dinilai semakin menekan kehidupan buruh.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menegaskan bahwa partai akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak pekerja.

"Partai adalah pelayan rakyat dan fraksi adalah sisi tajam perjuangan membela rakyat. Kami akan terus bersama buruh memperjuangkan tiga layak: layak hidup, layak upah, dan layak kerja," ujarnya dalam kegiatan peringatan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026).

Bakti Sosial

Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk bakti sosial yang melibatkan sekitar 3.000 buruh di perusahaan milik PT Sayap Mas Utama di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mengusung tema “Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari”, acara diisi dengan layanan kesehatan, konsultasi hukum ketenagakerjaan, pembagian paket sembako, hingga pertunjukan seni.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melalui tayangan pidato politiknya menegaskan bahwa perjuangan buruh memiliki dimensi historis dan kultural.

"Buruh bukan sekadar faktor produksi, melainkan soko guru perjuangan bangsa. Kesejahteraan buruh adalah prasyarat keadilan sosial," ujarnya.

Ajaran Soekarno

Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends, mengingatkan pentingnya kembali pada ajaran Soekarno tentang Trisakti, yang menekankan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.

Ia menilai buruh merupakan fondasi utama ekonomi nasional dan tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi krisis.

"Kebijakan ekonomi harus memastikan beban krisis tidak sepenuhnya dipikul oleh rakyat kecil," kata Mercy.

Ia mendorong intervensi negara untuk mencegah PHK massal, menjamin keberlangsungan kerja, serta memperkuat jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tanpa pengurangan manfaat.

Selain itu, Mercy juga menekankan pentingnya penyesuaian upah yang adil seiring kenaikan biaya hidup, perlindungan menyeluruh bagi pekerja, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak buruh.

Jaminan Sosial

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Denny Wicaksono, menyoroti adanya praktik pembatasan akses jaminan sosial, termasuk keterlambatan pembayaran iuran BPJS yang berdampak langsung pada buruh dan keluarganya.

“Penahanan kenaikan upah di tengah inflasi yang meningkat membuat kehidupan buruh semakin terpuruk,” ujarnya.

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, buruh disebut sebagai kelompok paling rentan terdampak. Selain PHK, berbagai persoalan seperti tidak terpenuhinya hak-hak pekerja hingga melemahnya jaminan sosial menjadi tantangan yang harus segera direspons melalui kebijakan yang berpihak pada pekerja.

Rangkaian kegiatan peringatan Hari Buruh oleh PDI Perjuangan juga mencakup diskusi terkait RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Puncak peringatan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada awal Mei 2026.