RRI soal Bakal Kurangi Tenaga Lepas Dampak Efisiensi Anggaran: Itu Jadi Pilihan Terakhir

Dampak kebijakan ini terhadap perekonomian secara keseluruhan akan bergantung pada sektor yang menerima realokasi dana.

Pegawai yang terdampak PHK kemungkinan besar bukan pegawai honorer kementerian, melainkan pegawai outsourcing.

Keputusan terkait pegawai honorer sepenuhnya berada di tangan masing-masing instansi.

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyambut baik keputusan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang membatalkan PHK pegawainya.

Saleh Partaonan Daulay juga memastikan tak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan RRI usai ada rekonstruksi anggaran 2025.

Saleh meminta TVRI dan RRI langsung memperkerjakan pegawai yang sempat dirumahkan hari ini juga.

Menteri Rini juga menanggapi soal peluang pembukaan CPNS 2025.

RRI Fest di Kota Bogor menjadi sorotan Ketua DPRD Adityawarman Adil sebagai wadah sehat, hijau, dan berbudaya, sekaligus menegaskan pentingnya peran media bagi masyarakat.

Radio sudah mulai beroperasi di Sumatra Barat sekitar tahun 1930-an oleh seorang insinyur Belanda dan kawan-kawannya yang mendirikan organisasi radio.

Jokowi meresmikan siaran perdana RRI di IKN Nusantara.

Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mengupayakan perampingan OPD dari 35 menjadi 26 unit. Namun, ASN dipastikan tidak akan terdampak oleh Perampingan OPD Bengkulu, melainkan hanya penyesuaian jabatan struktural demi efisiensi anggaran hingga Rp50 miliar.

Kemenimipas memberikan Remisi Waisak 2026 kepada 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha. Ini adalah apresiasi yang juga menghemat anggaran negara.

Pemerintah Kota Sorong menyalurkan 30 sapi kurban kepada umat Muslim untuk Idul Adha 1447 H. Pemkot Sorong Salurkan Sapi Kurban ini meski efisiensi anggaran, memastikan hewan sehat dan layak konsumsi.

Total pagu anggaran mengalami penurunan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengambil sikap tegas menolak proyek mark-up anggaran yang diajukan OPD, memastikan transparansi dan efisiensi dana daerah. Kebijakan ini menjadi sinyal keras bagi semua pihak.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak mengalami pemotongan maupun keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, membantah isu yang beredar dan memastikan prioritas anggaran untuk enam provinsi di