Sri Mulyani Ungkap Kondisi Ekonomi Indonesia Usai Prabowo Efisiensi Anggaran Besar-besaran

Dampak kebijakan ini terhadap perekonomian secara keseluruhan akan bergantung pada sektor yang menerima realokasi dana.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/2).

Menurut Sri Mulyani, kebijakan efisiensi dilakukan melalui refocusing anggaran. Dampak kebijakan ini terhadap perekonomian secara keseluruhan akan bergantung pada sektor yang menerima realokasi dana. 

Jika anggaran dialihkan ke kegiatan dengan efek pengganda (multiplier effect) yang setara atau lebih besar, maka dampaknya terhadap perekonomian akan lebih positif.

"Jadi yang ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing, kalau realokasinya pada aktifitas yg menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak dari perekonomian akan jauh lebih baik," kata Sri Mulyani.

Dia juga menegaskan semangat untuk membangun efisiensi birokrasi tetap menjadi prioritas. Menurutnya, efisiensi sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Jadi nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini. Tapi kami terus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini, terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya," jelas dia.

"Namun sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan, karena itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang baik dan efisien," lanjutnya.

Tidak Ada PHK Honorer

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga kerja honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga.

Pernyataan ini disampaikan Menkeu agar publik tidak khawatir dengan berita yang beredar mengenai adanya pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer imbas efisiensi anggaran di Kementerian Lembaga.

"Terkait berita Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga," kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan efisiensi atau rekontruksi anggaran yang dilakukan di berbagai Kementerian dan Lembaga tidak akan berpengaruh pada tenaga honorer.

"Kami memastikan langkah efisiensi atau dalam hal ini rekontruksi dari anggaran-anggaran Kementerian Lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut," ujarnya.

Efisiensi untuk Perbaikan Pengelolaan Anggaran

Terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, Sri Mulyani menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut lebih difokuskan pada penataan dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, bukan pada pengurangan jumlah tenaga kerja.

Efisiensi anggaran memang menjadi salah satu kebijakan yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah guna memastikan bahwa alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Namun, dalam hal ini, Sri Mulyani memastikan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan tidak akan mempengaruhi kesejahteraan dan status tenaga honorer.

"Langkah efisiensi Kementerian Lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga kerja honorer, dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden yaitu pelayanan publik yang baik," ujar Menkeu.