Resmi, DPR Sahkan 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM

Persetujuan itu diambil dalam rapat pleno penetapan Komisioner KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11)

Adapun calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA adalah sebagai berikut.

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin Ribut Sujono tidak mendapatkan suara atau dukungan dari DPR

Alimin ditanya pandangannya soal pidana mati hingga hadiah yang diterima selama bertugas

Calon hakim agung dari Kamar Pidana, Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin Ribut Sujono dicecar anggota Komisi III Benny K Harman

Komisi III DPR melakukan fit and proper tes calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2025, pada Kamis (11/9).

Proses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, surat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan KY.

Keputusan itu diambil setelah fraksi di Komisi III menyampaikan pandangannya atas adanya kesalahan mekanisme seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc 2024.

Adies pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada daerah kepulauan Sulut, terutama terkait insentif dan sarana prasarana, mengingat tantangan geografis dan isu perbatasan yang kompleks.

Komisi IX DPR RI menyoroti potensi besar Budidaya Udang Vaname Kepri sebagai motor penggerak investasi. Sektor ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menurut Uya Kuya, orang yang menyebarkan hoaks sebenarnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi.

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/4), menjadi hadiah istimewa untuk Hari Kartini dan Hari Buruh. Pengesahan RUU PPRT ini telah dina

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, meluncurkan buku berjudul "Kekuasaan Yang Menolong" yang membawa semangat politik untuk menolong rakyat dan mengabdi kepada masyarakat luas.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi pekerja kreatif.

Perkiraan peristiwa terjadi sekira tanggal 21-22 Februari. Korban terkejut begitu tiba di rumah dalam kondisi sudah berantakan.

Apabila nanti hakim itu terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sanksi akan ditingkatkan menjadi pemberhentian tidak hormat.

Komisi Yudisial (KY) memastikan periksa pelanggaran kode etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, usai OTT KPK. Ini wujud komitmen KY untuk peradilan bersih.

Beberapa orang yang terjaring OTT tersebut diantaranya yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan seorang juru sita.

KY menyesalkan tertangkap tangannya hakim Pengadilan Negeri Depok. Ia mengingatkan para hakim bahwa gaji telah dinaikkan.