Resmi, DPR Sahkan 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM

Persetujuan itu diambil dalam rapat pleno penetapan Komisioner KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11)

Adapun calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA adalah sebagai berikut.

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin Ribut Sujono tidak mendapatkan suara atau dukungan dari DPR

Alimin ditanya pandangannya soal pidana mati hingga hadiah yang diterima selama bertugas

Calon hakim agung dari Kamar Pidana, Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin Ribut Sujono dicecar anggota Komisi III Benny K Harman

Komisi III DPR melakukan fit and proper tes calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2025, pada Kamis (11/9).

Proses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, surat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan KY.

Keputusan itu diambil setelah fraksi di Komisi III menyampaikan pandangannya atas adanya kesalahan mekanisme seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc 2024.

Adies pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Anggota DPR RI Nurdin Halid dukung penuh pembentukan UU Sistem Ekonomi Nasional. Ini krusial untuk mengukuhkan Ekonomi Pancasila, komitmen Presiden Prabowo Subianto sesuai konstitusi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat guna membahas daerah terdampak pemutusan hubungan kerja dan mencari solusi bagi kesejahteraan buruh di tengah gejolak ekonomi global.

Komisi VI DPR RI mendesak pabrik gula untuk mengoptimalkan penyerapan tebu petani, mendukung industri gula dalam negeri, dan mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional yang berkelanjutan.

Kota Pariaman kembali mendapatkan alokasi Program PKTD Sanitasi dari Kemenkes senilai Rp100 juta pada tahun 2026, mempercepat upaya mewujudkan sanitasi dan jamban sehat bagi warganya.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi pekerja kreatif.

Perkiraan peristiwa terjadi sekira tanggal 21-22 Februari. Korban terkejut begitu tiba di rumah dalam kondisi sudah berantakan.

Apabila nanti hakim itu terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sanksi akan ditingkatkan menjadi pemberhentian tidak hormat.

Komisi Yudisial (KY) memastikan periksa pelanggaran kode etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, usai OTT KPK. Ini wujud komitmen KY untuk peradilan bersih.

Beberapa orang yang terjaring OTT tersebut diantaranya yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan seorang juru sita.

KY menyesalkan tertangkap tangannya hakim Pengadilan Negeri Depok. Ia mengingatkan para hakim bahwa gaji telah dinaikkan.