Komisi III Setujui Tujuh Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah menteri juga hadir menyaksikan pelantikan tersebut.

Persetujuan itu diambil dalam rapat pleno penetapan Komisioner KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11)

Adapun calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA adalah sebagai berikut.

Persetujuan didapatkan dalam rapat Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).

Komisi III DPR telah memberikan persetujuan untuk Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan hakim Arief Hidayat.

Ketua KPK periode 2024-2029 dijabat oleh Setyo Budiyanto.

Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.

Keputusan itu diambil setelah fraksi di Komisi III menyampaikan pandangannya atas adanya kesalahan mekanisme seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc 2024.

Setelah melalui proses fit and proper test, terpilihlah tujuh calon anggota LPSK.

Ketiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.

Total jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin Ribut Sujono tidak mendapatkan suara atau dukungan dari DPR

Alimin ditanya pandangannya soal pidana mati hingga hadiah yang diterima selama bertugas

Proses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.

KY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.

Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY

Hal tersebut, kata Habiburokhman, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Kasus itu bukan hanya sebagai persoalan yang merugikan atau menyakiti pemilik hewannya, tapi juga pelanggaran di ranah pidana yang ada konsekuensi hukumnya.

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Pengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Ada lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.