Pemerintah Perkuat Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, Libatkan Komnas Perempuan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Komnas Perempuan perkuat koordinasi untuk Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih aman dan responsif terhadap korban.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah memperkuat koordinasi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pertemuan penting ini berlangsung pada Jumat, 27 Februari lalu, menandai komitmen serius dalam menciptakan kampus yang aman dan mendukung korban.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyambut baik inisiatif dari Komnas Perempuan. Beliau menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang bebas dari kekerasan. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus, serta memberikan rasa aman bagi seluruh civitas akademika.

Diskusi mendalam dalam pertemuan tersebut mencakup perpanjangan nota kesepahaman yang sudah ada antara kedua belah pihak. Selain itu, dibahas pula peningkatan kerja sama sejalan dengan regulasi baru, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penyesuaian ini vital untuk memastikan kerangka hukum yang kuat dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

Fokus Penguatan Mekanisme Pencegahan

Menteri Brian Yuliarto menyatakan bahwa pertemuan ini berhasil memperjelas layanan masing-masing institusi. Identifikasi area sinergi antarlembaga juga telah dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan. Hal ini krusial dalam membangun sistem yang terintegrasi dan responsif, memastikan setiap laporan kekerasan seksual ditangani dengan serius.

Pemantauan menunjukkan bahwa beberapa universitas telah menerima dan menindaklanjuti peningkatan jumlah laporan. Ini mencerminkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan di kampus. Peningkatan kepercayaan ini merupakan indikator positif dari upaya yang telah dilakukan pemerintah dan perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Penguatan kerja sama juga akan difokuskan pada penyesuaian dengan UU TPKS. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. Dengan demikian, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih komprehensif, transparan, dan berpihak pada korban, menghindari impunitas pelaku.

Tantangan dan Komitmen Bersama

Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menekankan pentingnya menyempurnakan indikator kampus bebas kekerasan. Beliau juga menyoroti penguatan satuan tugas (satgas) di kampus untuk pencegahan dan penanganan. Penyesuaian kebijakan kampus yang berkelanjutan sangat diperlukan agar selalu relevan dengan perkembangan dan kebutuhan korban.

Maria Ulfah menambahkan bahwa mungkin akan ada perubahan, termasuk regulasi baru yang perlu diadaptasi secara berkala. Tantangan implementasi meliputi penyelarasan prosedur administratif kampus dengan proses peradilan pidana. Selain itu, pencegahan reviktimisasi juga menjadi perhatian utama untuk melindungi korban dari trauma berulang.

Pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen kedua institusi untuk mendorong tata kelola yang responsif, akuntabel, dan berpusat pada korban di universitas. Ini sejalan dengan amanat UU TPKS yang mengedepankan hak-hak korban. Komitmen ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan akademik yang aman, adil, dan mendukung pemulihan korban kekerasan seksual.

Sumber: AntaraNews