UU TPKS

Anggota DPR RI Amelia Anggraini menekankan bahwa pencegahan kekerasan perempuan dan anak harus dimulai dari kesadaran kolektif, didukung regulasi kuat, demi perlindungan korban dan keadilan.

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Komnas HAM mendesak kampus dan pesantren segera membentuk Satgas TPKS sebagai langkah krusial untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Polda Banten usut dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang dilaporkan korban LK. Terlapor MZ disangkakan melanggar UU TPKS dan kasus ini ditangani secara profesional.

Polda Bali berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual Bali yang menimpa seorang WNA Australia di sebuah tempat hiburan malam di Seminyak, Badung, memicu kekhawatiran keamanan bagi wisatawan.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali berhasil menangkap pelaku pelecehan seksual Badung terhadap tamu WNA China di sebuah hotel. Kasus ini mengungkap modus operandi yang mengejutkan dan menjadi perhatian serius.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Komnas Perempuan perkuat koordinasi untuk Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih aman dan responsif terhadap korban.

Kemdiktisaintek bersama Komnas Perempuan bersinergi memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan responsif terhadap korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mempertimbangkan perlindungan komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual di Jakarta Selatan, memastikan keadilan dan pemulihan trauma psikologis yang dialami korban.

KemenPPPA mengecam keras tindakan guru yang tanggalkan pakaian siswa di Jember, menegaskan perbuatan tersebut merendahkan martabat dan berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak serta UU TPKS.

LRT Jabodebek serius melakukan antisipasi pelecehan seksual di Stasiun Dukuh Atas melalui sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum, demi menciptakan ruang transportasi publik yang aman dan nyaman bagi semua penumpang.

Komnas Perempuan mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk segera menerbitkan pedoman penanganan child grooming yang komprehensif, guna memastikan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berbasis pende

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajak seluruh pihak membangun kesadaran guna mencegah child grooming, kejahatan seksual terhadap anak yang kerap disalahpahami. Pahami modus dan landasan hukumnya agar anak terlindungi.

Polrestabes Bandung berhasil menangkap S (23), pelaku begal payudara yang meresahkan di kawasan Cibeunying Kidul. Pelaku terancam hukuman empat tahun penjara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten kekerasan seksual dan menghormati privasi korban dalam kasus pemerkosaan karyawati di Makassar.

KemenPPPA kawal kasus pemerkosaan pekerja perempuan di Makassar yang melibatkan majikan dan istrinya. Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menegaskan komitmen negara lindungi korban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar membentuk 100 shelter warga di kelurahan rawan. Inisiatif Shelter Warga Makassar ini bertujuan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memperkuat penanganan kasus.