Muncul Desakan Program MBG Disetop Buntut Keracunan Massal di Sekolah, Istana Bereaksi

Kini, muncul desakan agar program MBG disetop sementara.

Ratusan siswa keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis). Mereka yang keracunan merasakan mual yang mendalam serta pusing dan muntah-muntah.

Imbasnya, sekolah jadi sasaran amukan kekesalan para orang tua yang anaknya keracunan. Kini, muncul desakan agar program MBG disetop sementara. Tidak hanya dari sekolah, desakan disetop sementara program MBG juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau pun elemen masyarakat lainnya.

Merespons hal tersebut, Istana buka suara. "Pasti tentu didengar ya, memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki, tapi tidak perlu menghentikan secara total," tutur Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro kepada wartawan, Kamis (25/9).

Meski ada tuntutan evaluasi dan penghentian sementara, Juri menyatakan program MBG akan tetap berlangsung. Dia memastikan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah keracunan.

"Tentu ini akan jadi masukan yang baik buat pemerintah, tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan, dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi cari jalan keluar, sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG tetap utuh menjadi program yang baik," jelas dia.

Perintah Prabowo Mitigasi Kasus

Juri menegaskan, kasus keracunan atau isu negatif lainnya terkait dengan MBG bukanlah suatu hal yang diharapkan terjadi. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memerintahkan untuk melakukan mitigasi atas segala problem yang terjadi, serta menutup ruang terjadinya masalah-masalah baru sehingga dapat segera diatasi.

"Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini, karena program ini kan dibutuhkan oleh anak-anak kita, yang ada di masyarakat kita, sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena ada sesuatu yang tidak pas," Juri menandaskan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan pemerintah untuk menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG), menyusul kasus keracunan yang dialami anak-anak meningkat. KPAI meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program mengevaluasi MBG untuk mencegah kasus keracunan terulang kembali.

"KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat, kejadiannya bukan menurun ya. Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak," kata Wakil Ketua KPAIJasra Pustra dikutip dari siaran persnya, Minggu (21/9).

Pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh program MBG. Penghentian sementara diperlukan sampai instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar di laksanakan dengan baik.

Kasus Keracunan MBG Tak Bisa Ditolerir

Menurut dia, kasus keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG, sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bahkan, kata Jasra, kasus keracunan juga dialami anak-anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Keracunan makanan yang dialami anak Indonesia dalam program MBG, seperti sudah tidak bisa ditolerir. Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit di tembus)," ujarnya

Jasra memahami pemerintah memiliki target dalam penyaluran MBG kepada penerima manfaat, salah satunya anak-anak. Namun, dia meminta agar masalah kesehatan anak dalam program MBG juga diperhatikan.

"Anak anak ini pertahanannya masih sangat lemah, tubuhnya masih perlu di tegakkan dengan dukungan khusus. Dan mereka tidak mudah mendiskripsikan kondisi kesehatan," tutur Jasra.

Jasra juga menekankan pentingnya kesadaran dan kepekaan terhadap masalah kesehatan. Dia menilai perlunya petugas khusus untuk penanganan kasus keracunan makanan anak anak di umur PAUD.

"Begitu juga bila mengalami situasi darurat, perlu alat alat terstandarisasi baik. Agar dapat di selamatkan, karena pertahanan mereka tidak sekuat kita," jelas Jasra.