Ribuan Siswa Keracunan MBG, Kapolri Tegaskan Lakukan Pendalaman

Hendra menambahkan, pemerintah sendiri sebenarnya telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.

Menko Zulhas mengingatkan bahwa Insiden Keracunan Makan Bergizi Gratis bukan hanya statistik, melainkan ancaman serius bagi keselamatan generasi, memicu rapat darurat para menteri.

Jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia ikut terlibat dalam penanganan kasus keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terbanyak, terjadi di wilayah Jawa Barat dan salah satunya di Cipongkor, Bandung Barat mencapai 840 orang.

Pemerintah bertindak cepat menangani kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis yang menimpa 631 siswa di Bandung Barat, berupaya mencegah demoralisasi program penting ini.

Diketahui, data pelajar korban keracunan MBG tembus mencapai angka 5.000 orang dan terbesar di Jawa Barat.

Secara periodik Presiden Prabowo juga selalu meminta perkembangan soal jumlah SPPG yang berdiri pada hari itu.

Adapun secara umum, penyebab keracunan MBG antara lain terkait higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan.

Dua sekolah tersebut yaitu, MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur.

belum dapat memastikan apakah keracunan terjadi akibat menu makanan yang dibagikan dari program pemerintah tersebut.

SOP yang telah ditetapkan BGN sebenarnya sudah memadai. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi kelalaian yang berujung pada dugaan kontaminasi makanan.

Imbauan itu disampaikan Badan Gizi Nasional menyusul seringnya mi bermasalah dengan gangguan pencernaan.

Proses investigasi dilakukan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

Petugas juga melakukan pengambilan sampel makanan untuk kepentingan uji laboratorium.

Menunya terdiri dari nasi goreng, telur ceplok, acar timun wortel, tahu goreng, susu, dan jeruk.

Puluhan orang menjalani rawat inap tersebar di lima rumah sakit dan satu puskesmas dengan berbagai gejala.

Massa aksi Simpatisan MBG Malang Raya berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026, menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah.

Gapembi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap kebijakan baru selaras dengan aturan yang berlaku agar tak menimbulkan multitafsir.

Anggota DPR RI Moreno Soeprapto menegaskan bahwa Pemerintah Tidak Antikritik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Simak detail respons pemerintah dan dukungan masyarakat.

Sikap Gapembi yang disampaikan dalam konferensi pers sehari sebelumnya merujuk pada penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026.

Dudung mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemprov Jateng mewajibkan telur dan daging ayam masuk menu MBG dua kali sepekan. Kebijakan ini sekaligus mendukung peternak lokal.