Tragedi MBG di Jabar: 301 Siswa Cipongkor Keracunan, Jumlah Terus Bertambah

Secara periodik Presiden Prabowo juga selalu meminta perkembangan soal jumlah SPPG yang berdiri pada hari itu.

Presiden Prabowo Subianto akan memanggil seluruh mitra program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepulang dari kunjungan luar negeri, sebagai respons atas berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaannya. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan program berjalan sesuai harapan.

"Memang Pak Presiden ini kalau sudah punya ingin tahu gitu ada isu-isu langsung mengkoordinasi, kami mendapat informasi bahwa sepulang dari New York, beliau ingin bertemu dengan seluruh Mitra," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana saat jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Dadan menambahkan, secara periodik Presiden Prabowo juga selalu meminta perkembangan soal jumlah SPPG yang berdiri pada hari itu, kemudian berapa jumlah masyarakat sudah dilayani program MBG hingga efek apa saja yang timbul dari beragam kejadian.

"Termasuk kemarin itu, soal kehalalan foodtray, itu juga menjadi perhatian Presiden," ungkap Dadan.

Jumlah Korban Keracunan MBG

Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengulas data siswa yang keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat, ada sebanyak 5 ribu lebih korban di berbagai wilayah Indonesia.

Pada kasus keracunan tersebut, berdasarkan data yang dihimpunnya itu. Siswa yang mengalami keracunan tersebut sementara ini yang terbesar terjadi di Jawa Barat.

“Saya punya data yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP. Jadi ada data dari tiga lembaga sebagai berikut. BGN, 46 kasus keracunan, ini pasti yang mau ditanyakan keracunan kan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September," kata Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/9).

"Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” sambungnya.

Qodari menyatakan, ketiga data tersebut terbilang sama meski ada perbedaan angka secara statistik. Keseluruhannya mencapai jumlah 5 ribu, ditambah dengan kemiripan hasil dari elemen masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat sebanyak 5.360 siswa keracunan MBG.

“Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM, puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” jelas dia.

Adapun secara umum, penyebab keracunan MBG antara lain terkait higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, serta indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat

“Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneng kan sudah merespon juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi,” ujar Qodari

Catatan Kemenkes

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada September 2025, bahwa pada 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Hal itu menjadi upaya penyelesaian masalah di setiap rangkaian peristiwa keracunan yang terjadi.

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji,” kata dia.

Singkatnya, lanjut Qodari, SPPG harus mempunyai SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG.

“Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga kementerian lembaga yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS, 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” terangnya.

“Hasil koordinasi dan pengecekan yang datang oleh Kedeputian III KSP, bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. PR-nya adalah aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” kata Qodari.

Siswa Keracunan MBG di Cipongkor

Berdasarkan data terbaru per pukul 23.56 WIB, jumlah siswa yang mengalami keracunan diduga lantaran menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, mencapai 301 orang.

"Perkembangan sementara jumlah korban keracunan sampai dengan pukul 23.56 Wib sebanyak 301 orang yang terdiri dari berbagai siswa sekolah mulai tingkat SD, Mts, SMP dan SMK," ungkap Kapolsek Sindangkerta, Iptu Sholehuddin, saat dikonfirmasi wartawan pada, Selasa (23/9).

Dari data tersebut, korban mengalami atau merasakan sejumlah gejala keracunan mulai pusing, mulai, sesak nafas, dirawat di sejumlah tempat. Antara lain, sebanyak 116 orang di Puskesmas Cipongkor, 13 orang di Bidang Desa Sirnagalih, 27 orang di RSUD Cililin, 127 orang di Posko Kecamatan Cipongkor, kemudian sebanyak 18 orang di RSIA Anugrah.

"Korban yang datang ke Posko Kecamatan sampai saat ini masih berdatangan dan dimungkinkan jumlah korban keracunan akan terus bertambah," imbuh dia.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah menyiapkan secara darurat sejumlah fasilitas kesehatan guna menampung para korban keracunan, baik dari pihak swasta maupun pemerintah.

"Saat ini Dinkes sudah menyulap fasilitas kesehatan pemerintah juga swasta untuk menampung korban-korban yang diduga keracunan makanan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, KBB, Lia N. Sukandar, saat dihubungi wartawan, pada waktu yang sama.

Butuh Oksigen

Lia menyebut, para siswa yang mengalami keracunan di antaranya merupakan siswa dari SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB), Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darul Fiqri, hingga SD Negeri Sirnagalih.

"Saat ini paling dibutuhkan, oksigen. Kami Dinkes menghandle kebutuhan oksigen dari RSUD Cililin. Tapin mudah-mudahan ada tambahan lagi, InsyaAllah kami koordinasi dengan RSUD Cikalong Wetan," sebutnya.

Dengan kondisi ini, Pemerintah KBB melalui Dinkes ditegaskannya akan menetapkan KLB.

"Dari Dinkes baru besok akan menetapkan Kejadian Luar Biasa, setelah data terkumpul, sampel juga, tadi kami mengambil sampel muntahan yang akan dibawa ke laboratorium," katanya.